Muncul Seruan Demo Reformasi Jilid II, Kepala BIN: Terpenting Jaga Persatuan

Ringkasan Berita:

• Kepala BIN Herindra mengimbau masyarakat menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
• Pernyataan itu merespons munculnya seruan "Reformasi Jilid II" dari sejumlah kelompok mahasiswa.
• Isu dipicu pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM nonsubsidi.
• BEM SI Jateng memberi ultimatum 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
• Gelombang aksi penolakan kenaikan Pertamax terjadi di sejumlah daerah.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan stabilitas nasional dan menjaga persatuan bangsa.

Baca juga: Orasi Dzaki Sebelum Mulutnya Dijahit Saat Demo Prabowo Datang ke Lampung

Pernyataan tersebut merespons munculnya seruan dari sejumlah kelompok mahasiswa yang mengangkat isu gerakan "Reformasi Jilid II" di tengah meluasnya gelombang unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Hal tersebut disampaikan Herindra saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Ia menekankan bahwa dinamika penyampaian aspirasi publik tidak boleh berkembang menjadi situasi yang merugikan kepentingan bersama.

“Yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan,” ujar Herindra di Gedung DPR RI, dilansir Tribunnews.com.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan ini juga meminta agar situasi nasional tetap kondusif dan mengantisipasi potensi eskalasi yang merugikan iklim sosial-ekonomi dalam negeri.

“Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan lah bagi kita semua ya. Itu saja,” tambahnya singkat.

Dipicu Ultimatim Rupiah dan Pembakaran Uang Mainan

Wacana gerakan "Reformasi Jilid II" ini pertama kali mencuat setelah massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jateng, Jumat (5/6/2026) lalu.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti keterpurukan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak langsung pada lonjakan harga kebutuhan pokok dan sektor energi.

BEM SI Jateng secara resmi memberikan tenggat waktu (ultimatum) selama 18 hari kepada pemerintah pusat untuk segera mengambil kebijakan konkret guna memperkuat nilai mata uang nasional.

Sebagai bentuk protes simbolik atas merosotnya daya beli mata uang domestik di hadapan mata uang asing, massa aksi juga melakukan pembakaran uang mainan rupiah di depan gedung BI.

Perwakilan mahasiswa menegaskan, apabila dalam kurun waktu yang ditentukan pemerintah gagal memperbaiki kondisi ekonomi, mereka mengancam akan mengonsolidasikan massa yang lebih besar guna menggaungkan agenda "Reformasi Jilid II".

Gelombang Demo Tolak Kenaikan Pertamax Meluas

Situasi kian memanas pasca-kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang melonjak menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026. Kebijakan ini memicu gelombang penolakan dan aksi unjuk rasa spontan di sejumlah kota besar di Indonesia.

Di Jakarta Pusat, massa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Cikini pada Rabu (10/6/2026) malam.

Massa sempat memblokade jalan sebelum akhirnya dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian karena tidak mengantongi surat izin pemberitahuan resmi.

Selain di Ibu Kota dan Jawa Tengah, aksi unjuk rasa dengan pola serupa yang menyoroti pelemahan kurs rupiah serta efek domino kenaikan harga energi juga dilaporkan terjadi di sejumlah titik strategis di Yogyakarta hingga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pemerintah dan aparat keamanan kini terus memantau pergerakan massa guna mencegah terjadinya gesekan sosial di ruang publik.