Ahmad Husein Pilih Berdamai dengan Bupati Pati, Teguh Istiyanto Nyatakan Akan Terus Berjuang

Tribunlampung.co.id, Jateng - Setelah Ahmad Husein berdamai dengan Bupati Pati Sudewo,  Teguh Istiyanto akan terus berjuang.

Teguh Istiyanto menyebut Ahmad Husein tak melakukan koordinasi saat membatalkan  rencana demo susulan pada 25 Agustus 2025 mendatang.

Diketahui, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) terbelah setelah Ahmad Husein selaku inisiator berdamai dengan Bupati Pati, Sudewo pada Selasa (19/8/2025).

Pentolan AMPB, Ahmad Husein juga membatalkan demo jilid kedua yang rencananya akan digelar pada 25 Agustus 2025.

AMPB sendiri merupakan sekelompok massa yang sebelumnya sempat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025).

Gerakan ini dibentuk untuk membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan yang berada di wilayah desa maupun kota, dan dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Massa dapat terkonsolidasi dan menggelar demo di sekitar alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 lalu.

Tuntutan melengserkan Sudewo dari jabatan Bupati Pati didengarkan DPRD Pati dengan membuat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pemakzulan Sudewo.

Hak angket yakni hak konstitusional legislatif untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dianggap penting, berdampak luas, dan diduga melanggar hukum

Pansus masih bekerja mengumpulkan bukti dengan memanggil Camat serta Kades di Pati.

Dua koordinator AMPB, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto menegaskan gerakan mereka bukan milik individu sehingga keputusan Ahmad Husein untuk berdamai merupakan hak pribadi.

Hingga kini, AMPB konsisten mengawal Pansus Hak Angket dan menuntut Sudewo dilengserkan.

Teguh Istiyanto merupakan figur penting terbentuknya AMPB yang diinisiasi Ahmad Husein di media sosial.

AMPB lahir dari keresahan warga atas kebijakan Bupati Pati Sudewo, termasuk kenaikan tarif PBB-P2.