Bupati Mesuji Khamamik Kesal

Orang nomor satu di Mesuji itu menolak hadir dalam kegiatan yang digelar di Aula Sekretariat Pemkab Mesuji itu, lantaran panitia tidak mengagendakan pengambilan sumpah janji pengangkatan CPNSD.

Sebab, hal itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

Bahkan, Khamamik menilai, pengucapan sumpah yang diwajibkan undang-undang itu juga tidak ditaati oleh pejabat pembina kepegawaian sebelumnya.

Seluruh PNS di Mesuji sejak pengangkatan pertama hingga terakhir, belum ada yang mengucapkan sumpah dan janji.

“Saat pengangangkatan dari CPNSD menjadi PNS, wajib dilakukan pengambilan sumpah dan janji. Sumpah itu harus dimaknai sebagai sebuah janji dari setiap PNS kepada Tuhannya. Ini harus difahami sebagai sebuah keharusan bukan hanya sekadar seremoni," tegas Khamamik, dengan nada kesal.

Menurut dia, dengan mengucapkan sumpah dan janji, maka setiap PNS terikat dengan sumpah dan janjinya untuk bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Disebutkan, bahwa setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah dan janji.

Hal itu juga diperkuat dalam PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Saya instruksikan kepada BKD agar melakukan perbaikan terhadap agenda penyerahan SK seratus persen PNS di Kabupaten Mesuji. Terlebih saya mendapat laporan bahwa seluruh PNS mulai dari angkatan pertama dan terakhir, kesemuanya belum ada yang mengucapkan sumpah dan janji. Terkait hal itu, saya juga menginstruksikan segera laksanakan pengambilan sumpah dan janji seluruh PNS tersebut,” tandasnya. (endra zulkarnain)

BACA JUGA TRIBUNLAMPUNG DIGITAL MALAM