TribunLampung/

APBD 2018 Kabupaten Tanggamus Batal Diketok Palu oleh DPRD, Ini Alasannya

APBD 2018 Kabupaten Tanggamus Batal Diketok Palu oleh DPRD, Ini Alasannya

APBD 2018 Kabupaten Tanggamus Batal Diketok Palu oleh DPRD, Ini Alasannya
Tribunlampung.co.id/ Tri Yulianto
Rapat paripurna pengesahan APBD 2018 Kabupaten Tanggamus batal digelar, Kamis, 30 November 2017 

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Sidang paripurna pengesahan APBD 2018 gagal digelar DPRD Kabupaten Tanggamus.

Semula jadwal akhir pengesahan APBD dilaksanakan Kamis, 30 November 2017, pukul 19.30 WIB namun sampai pukul 24.00 WIB diputuskan paripurna gagal digelar.

Baca: Terungkap Kedok di Balik Aksi Demian dan Edison, Deddy Corbuzier Sampai Ingin Marah

Penyebabnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak sepakat soal jumlah tenaga kerja sukarela (TKS).

"Ada ketidaksepakatan antara Banggar dan TAPD Pemkab Tanggamus tentang insentif bagi tenaga non PNS. Langkah selanjutnya tunggu koordinasi dengan para pimpinan (komisi, fraksi, DPRD) untuk putusan langkahnya," ujar Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, Jumat, 1 Desember 2017.

Wakil Ketua II DPRD Rusli Shoheh, bagi Banggar jumlah TKS yang bisa dibayar 4.830 orang dengan anggaran Rp 61,766 miliar.

Dasar itu hasil konsultasi dengan Pemprov Lampung dan Kementerian Dalam Negeri.

"Namun TAPD, dari anggaran Rp 61,766 miliar bisa untuk membayar 5.428 orang. Untuk sebanyak itu kami minta laporan analisa beban kerja, tapi sampai sekarang pihak eksekutif tidak memberikannya, maka 5.428 orang itu tidak ada dasarnya," ujar Rusli.

Baca: Peringatan dari Pakar Sains Atmosfer Bagi Masyarakat Lampung dalam Hadapi Badai Siklon Tropis Dahlia

Ia tambahkan, hal itu berat diterima, ditambah sekarang ini anggaran TKS sedang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.

Maka sebaiknya diputuskan saja 4.830 orang agar tidak jadi permasalahan.

"Paripurna sebenarnya bisa digelar tapi dengan catatan semua pihak patuhi hasil konsultasi dari pemprov dan kemendagri. Tapi TAPD tidak bersedia, dasar analisa beban kerja untuk tahu kebutuhan riil tenaga juga tidak diberikan. Maka kami putuskan paripurna tidak bisa digelar," tegas Heri.

Penulis: Tri Yulianto
Editor: wakos reza gautama
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help