Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo Serahkan 4 SK Plt. Walikota dan Bupati

Jangan sampai terjadi bias ketika pemerintahan terus berjalan, harus berhenti karena Kepala Daerah yang sedang cuti dan digantikan Plt

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo Serahkan 4 SK Plt. Walikota dan Bupati
Istimewa
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 4 pelaksana tugas Walikota/Bupati, yang pemimpin daerahnya mengikuti Pilkada Serentak 2018. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Bandar Lampung--

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 4 pelaksana tugas Walikota/Bupati, yang pemimpin daerahnya mengikuti Pilkada Serentak 2018.

Keempat daerah tersebut adalah Bandarlampung, Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Timur.

Untuk Kota Bandar Lampung, SK diserahkan Gubernur kepada Yusuf Kohar, Lampung Utara kepada Sri Widodo, Lampung Tengah Loekman Djojosoemarto dan Lampung Timur Zaiful Bokhar. Keempat Plt bupati/walikota yang menerima SK tersebut adalah wakil walikota dan wakil bupati di daerah masing-masing.

Menurut Gubernur, diberikan SK Plt tersebut berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf c sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur bahwa apabila kepala daerah berhalangan, maka wakil kepala daerah melakukan tugas dan wewenang kepala daerah.

"Pemberikan SK terhadap empat daerah ini dalam rangka terkait pelaksanaan Pilkada di mana apabila Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pilkada mengikuti sebagai salah satu konstentan maka ditunjuklah Plt. Apabila wakil tidak ikut dalam kontestasi Pilkada maka Wakil yang akan melaksanakan tugas tersebut sebagai Plt Kepala Daerah," ujar Gubernur Ridho saat acara penyerahan SK Plt. Bupati Walikota, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (12/2/2018).

Ridho mengatakan Wakil Kepala Daerah menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas sebagai Plt, karena para Wakil tentu selalu ikut dalam memimpin daerah dan sangat memahami yang terjadi pada situasi didaerahnya.

"Para Wakil juga tidak dibutuhkan waktu untuk beradaptasi sebagai pimpinan didaerah tersebut," katanya.

Ridho menjelaskan selama menjabat sebagai Plt. Kepala Daerah, penggunaan tanda jabatan adalah masih tanda jabatan sebagai Wakil Kepala Daerah. Lalu, nomenklatur penulisan dalam dokumen administrasi yang akan ditandatangani adalah kewenangan Plt. Kepala Daerah. "Untuk hak keuangan tetap sebagai Wakil Kepala Daerah, sedangkan hak protokolernya adalah protokoler Kepala Daerah," ucapnya.

Tugas penting dan strategis untuk segera ditangani dan dilaksanakan Plt Bupati dan Walikota, papar Ridho diantaranya menyelenggarakan dan memimpin pemerintahan daerah di Kabupaten dan Kota, dan memfasilitasi Pilkada di Provinsi dan Kabupaten dan Kota pada tanggal 27 Juni 2018 sebagai amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Halaman
12
Penulis: Advertorial Tribun Lampung
Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help