BREAKING NEWS LAMPUNG

Kuasa Hukum Arinal-Nunik: Tidak Ada Alasan Tolak Hasil Pilgub Lampung

Dengan putusan ini, kata Andi, seharusnya tidak ada lagi alasan yuridis untuk mempersoalkan hasil Pilgub Lampung.

Kuasa Hukum Arinal-Nunik: Tidak Ada Alasan Tolak Hasil Pilgub Lampung
Tribun Lampung/Beni Yulianto
Kuasa hukum Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, Andi Syafrani, memberikan komentar atas hasil sidang MK. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan paslon 1 M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan paslon 2 Herman HN-Sutono atas putusan dismissal perselisihan hasil Pilkada 2018.

Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman itu menyatakan menolak semua permohonan nomor 41 atas nama M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan permohonan nomor 46 atas nama Herman HN-Sutono.

Kuasa hukum Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, Andi Syafrani, mengatakan, putusan dibacakan, Jumat, 10 Agustus 2018, pukul 10.05 hingga 10.30 WIB.

Baca: MK Tolak Gugatan Sengketa Pilgub Lampung 2018, Arinal Segera Ditetapkan sebagai Gubernur Terpilih

"MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan karena para pemohon tidak memiliki legal standing sesuai ketentuan pasal 158 UU 10 Tahun 2016 tentang ambang batas persentase selisih hasil perolehan suara pemohon dengan pihak terkait," katanya.

Dengan putusan ini, kata Andi, seharusnya tidak ada lagi alasan yuridis untuk mempersoalkan hasil Pilgub Lampung. "Paslon Arinal-Nunik telah sah secara hukum sebagai paslon terpilih dalam Pilgub Lampung. Setelah ini, KPU Lampung akan mengeluarkan SK gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih 2019-2024," ujarnya.

Baca: Jika Putusan MK Dismissal, KPU Tetapkan Gubernur Lampung Terpilih Hari Senin

Menurutnya, jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur Lampung tinggal menunggu waktu setelah periode gubernur sekarang berakhir berdasarkan SK Presiden melalui Mendagri.

"MK tolak permohonan Ridho dan Herman. Ini memang merupakan kemenangan rakyat Lampung. Lupakan pilgub. Ayo bersama Arinal-Nunik membangun Lampung ke depan," tuturnya.

Dalam amar putusannya, Ketua MK Anwar Usman menolak permohonan termohon M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan Herman HN-Sutono. "Permohonan nomor 41 dan 46 tidak sesuai dengan persyaratan ambang batas perselisihan hasil pemilihan pemilihan kepala daerah dan dinyatakan permohonan termohon tidak dapat diterima," ucapnya. (*)

Penulis: Beni Yulianto
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help