Ribuan Koruptor Masih Berstatus PNS, KPK Salahkan Instansi yang Satu Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir ribuan koruptor yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Raharjo berpendapat, fakta bahwa ada 2.357 koruptor masih berstatus pegawai negeri sipil ( PNS) adalah kesalahan dari kejaksaan.

"Setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, mestinya jaksa eksekutor memberikan informasi itu kepada instansi (asal terdakwa). Karena eksekutornya, jaksanya kan pastinya sudah tahu bahwa perkaranya sudah inkrah," ujar Agus saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Pemberitahuan jaksa tersebut sebagai salah satu bentuk mekanisme hukum agar instansi tempat terdakwa bekerja dapat langsung memproses statusnya.

Baca: Mau Ikut Daftar CPNS 2018? Simak Nilai Seleksi Kompetensi Dasar yang Diumumkan Kemenpan RB

Agus mengatakan, berdasarkan temuan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga penegak hukum agar memberikan informasi kepada kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah apabila ada PNS-nya yang selesai menjalani proses peradilan.

"Kami akan menyarankan kepada penegak hukum untuk memberikan informasi itu. Agar ketika tahu sudah inkrah, mestinya langsung diberikan sanksi (di instansi tempat terdakwa bekerja)," ujar Agus.

Sebanyak 2.357 koruptor masih berstatus pegawai negeri sipil. Padahal, perkara mereka sudah berkekuatan hukum tetap.

Data tersebut diungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Data itu diperoleh BKN dari penelusuran data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Baca: Oknum Pejabat BPN Provinsi Lampung Kena OTT Saber Pungli Polda Lampung

Sementara itu, sebanyak 317 koruptor lainnya sudah diberhentikan tidak hormat sebagai PNS setelah putusan pengadilan mereka berkekuatan hukum tetap.

"Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan," ujar Bima dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Temuan ini, kata dia, berawal pada upaya BKN melaksanakan pendataan ulang pegawai negeri sipil (PUPNS) tahun 2015.

Tujuannya untuk mendapatkan data akurat, terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Dari penelusuran di PUPNS, ada sekitar 97.000 PNS yang tidak mengisi PUPNS tersebut.

Setelah dilakukan penelusuran, mereka yang tidak mengisi PUPNS disebabkan berbagai hal, salah satunya terkait tindak pidana korupsi. (*)

Baca: Permintaan Ustaz Abdul Somad Sebelum Mengisi Ceramah

Baca: Tinggal di Gang Sempit, Begini Kondisi Rumah Jonatan Christie Peraih Medali Emas Asian Games 2018

Baca: Ini Tahapan Pelantikan Gubernur Hasil Pilkada 2018, Lampung Masuk Kelompok Ini