Tribun Bandar Lampung
Ratusan Perempuan 'Merahkan' Gedung Satu Atap Pemkot Bandar Lampung
Ratusan ibu-ibu "menyerbu" Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap di lingkungan Pemkot Bandar Lampung.
Penulis: Bayu Saputra | Editor: Yoso Muliawan
LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG BAYU SAPUTRA
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ratusan perempuan "menyerbu" Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, Rabu (17/10/2018) pagi.
Mereka menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial.
Massa menyambangi Gedung Satu Atap dengan memakai setelan pakaian serba merah.
Beberapa orang di antaranya membawa semacam poster bertuliskan tuntutan agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran untuk warga miskin.
Robiah, pengurus Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Lampung, mempertanyakan kriteria warga miskin versi pemerintah.
Sebab, menurut dia, bantuan sosial yang seharusnya untuk warga miskin justru tersalur kepada warga dari kalangan mampu.
"Jangan sampai malah warga kaya yang mendapatkan dana bantuan sosial, yang seharusnya milik warga miskin," kata Robiah. "Kami minta pemerintah segera membenahi kriteria warga miskin," imbuhnya.
Senada, Dewi Sartika, warga Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, meminta pemerintah melakukan pendataan ulang terkait warga miskin.
"Saya miskin, tapi enggak dapat program kayak JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan PKH (Program Keluarga Harapan). Ini enggak adil. Pemerintah harus mendata ulang," ujarnya.
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN memastikan secara statistik sudah ada data warga miskin dan tidak miskin.
"Kalau memang benar (massa yang berunjuk rasa) warga miskin, kami coba cek. Miskin atau tidaknya, datanya ada semua di bagian statistik," katanya.