Tribun Bandar Lampung
BREAKING NEWS - Semua Lelang Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan Dibahas di Rumah Kontrakan
Pembahasan lelang proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan ternyata tidak dilakukan di kantor.
Penulis: hanif mustafa | Editor: Daniel Tri Hardanto
BREAKING NEWS - Semua Lelang Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan Dibahas di Rumah Kontrakan
Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pembahasan lelang proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan ternyata tidak dilakukan di kantor.
Semua proses yang berkaitan dengan lelang proyek dikerjakan di sebuah rumah kontrakan.
Hal ini diungkapkan Muhammad Saefudin, PNS Dinas PUPR Lampung Selatan, dalam persidangan lanjutan dengan terdakwa Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 7 Januari 2019.
• BREAKING NEWS - Kadis PUPR Lampung Selatan Atur Pemenang Lelang Proyek, Pokja Bekerja Tanpa SK
"Mengontrak sebuah rumah untuk mengerjakan kegiatan. Saya yang bayar kontrakan. (Uangnya) Dari Pak Syahroni," ungkap Saefudin saat dicecar pertanyaan oleh hakim ketua Mien Trisnawaty.
Saefudin mengaku hanya bertugas menelepon peserta lelang dan memasukkan data ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
"Selain itu, Pak Adi juga meng-input atau meng-upload. Sedang Pak Gunawan dan Ketut yang membuat penawaran," jelas dia lagi.
Saefudin mengaku bisa menelepon peserta lelang yang sudah dipersiapkan lantaran mendapat nomor dari Syahroni.
"Saya menghadap langsung ke Syahroni, dan mendapat nomor telepon dalam bentuk tulisan tangan," katanya.
Saefudin pun mengaku tidak mengetahui siapa saja nomor yang akan dihubunginya.
"Hanya nama pekerjaan dan nomor telepon. Banyak (nomornya), kemudian saya hubungi satu per satu," paparnya.
Mien pun menyela. "Ini (nomor) telepon punya pemilik perusahaan atau staf?" tanya Mien.
• Anak Buah Sebut Kadis PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara Minta Duit Rp 300 Juta ke Konsultan
"Rata-rata hanya anak buah, pengurusnya. Saya hubungi (untuk) minta data-data perusahaan. Rata-rata mereka sudah paham. Saya minta hard copy perusahaan," tandasnya.
Hal sama dikatakan Rahmi Febria, PNS Dinas PUPR Lampung Selatan.