Ada Dugaan Pemotongan Tunjangan Sertifikasi Guru SD, Ketua DPRD Bandar Lampung Sudah Dapat Laporan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  telah mengucurkan anggaran tunjangan sertifikasi guru triwulan I tahun 2019 pada April 2019.

Sayangnya  sejumlah kabupaten/kota di Indonesia, masih banyak  belum menerimanya.

Hal ini salah satunya disebabkan  sinkronisasi data penerima sertifikasi yang ada di Simtun (Sim Tunjangan Profesi) dan aplikasi Simbar (Sim Pembayaran).

Namun untuk di Kota Bandar Lampung permasalahannya ada dugaan pemotongan tunjangan sertifikasi guru yang dilakukan terorganisir,  dan sudah menjadi tradisi setiap tiga bulan sekali. 

Kekhawatiran  dirasakan hampir sebagian guru di Kota Bandar Lampung.

Sejumlah guru SD di Bandar Lampung  pun ada yang sudah melaporkan dugaan pemotongan tunjangan sertifkasi tersebut ke DPRD.

Para guru itu mengakui  pemotongan dilakukan sebesar Rp 250 ribu  per guru SD yang menerima tunjangan dana sertifikasi tersebut.

• Pemprov Jamin Pembayaran Sertifikasi Guru di Pringsewu Tuntas Bulan Ini

”Pemotongan itu terjadi untuk  guru SD yang mendapat tunjangan sertifikasi. Mereka  sudah dimintai tanda-tangan akan adanya transfer sertifikasi. Yang mengagetkan, saya dapat laporan dari beberapa guru,  dana sertifikasi diterima  akan dipotong   Rp250 ribu per guru,”  ungkap  Ketua DPRD Kota  Bandar Lampung Wiyadi,  seusai paripurna Jumat (3/5/2019).

Wiyadi  menyayangkan adanya dugaan praktik pemotongan dana sertifikasi tersebut, karena hal itu merupakan hak  guru, yang tidak seharusnya dipotong. 

“Kami sayangkan sekali, kalau sampai dipotong, karena itu hak guru, apalagi  itu dibayar tiga bulan sekali,  kami akan respons masalah ini  ditindaklanjuti  Komisi IV DPRD,” tegasnya.

Wiyadi berharap, semua guru di Kota Bandar Lampung  berani  melawan dan menolak dengan tegas, cara-cara seperti ini, dan  melaporkannya  resmi ke DPRD Kota Bandar Lampung.

”Kami minta guru -guru harus berani menolak pemotongan itu. DPRD siap  menindaklanjuti dan membuka posko pengaduan. Ini sudah pungli,  ancamanya  pidana,” pungkasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Eka Afriana yang dikonfirmasi Tribunlampung.co.id melalui ponselnya belum merespons meskipun ponsel dalam keadaan aktif. 

(Tribunlampung.co.id/Romi Rinando)