Reaksi Keras Gubernur Lampung Arinal soal Mutasi Semasa Ridho Ficardo

Reaksi Keras Gubernur Lampung Arinal soal Mutasi Semasa Ridho Ficardo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberi reaksi keras terkait mutasi yang dilakukan pendahulunya, M Ridho Ficardo.

Dalam polemik ini, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menurunkan tim untuk mengevaluasi sebagian mutasi terakhir yang dilakukan Ridho Ficardo sesaat sebelum lengser dari kursi gubernur Lampung.

“Ini dari dulu saya canangkan. Pemprov adalah pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi, saya akan eksekusi keputusan Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” kata Arinal di sela acara penyambutan dirinya sebagai gubernur Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Kamis, 13 Juni 2019.

Selain itu, Arinal juga memastikan adanya lelang ulang jabatan sekretaris Provinsi Lampung.

Saat ini, posisi Plt Sekprov dijabat oleh Taufik Hidayat.

Arinal mengaku sangat memahami situasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung.

Alasannya, Arinal pernah menjabat posisi Sekprov selama dua periode gubernur.

“Saya hafal teman-teman (ASN). Karenanya, sabar, akan saya tata kembali. Saya dapat masukan dari KASN (Komisi ASN), birokrat di Lampung kurang baik. Di bawah 10, buruk. Eselon III bisa jadi Eselon II tanpa ada seleksi,” sebut Arinal.

“Jadi mohon maaf teman-teman ASN, tidak boleh naik seenaknya. Kita akan lakukan seleksi positif, terbuka, termasuk (posisi) sekprov. Nanti lelang ulang,” imbuhnya.

Lelang jabatan Sekprov, menurut Arinal, akan terbuka untuk semua ASN yang memenuhi syarat.

“Sekprov itu eselon I, nanti (lelang) terbuka. Saya tidak mau dengar ASN tidak boleh ikut lelang jabatan. Saya pernah jadi ASN tertinggi (sekprov). Karenanya kita akan lakukan seleksi ulang, karena ada proses open bidding yang tidak sehat,” katanya.

Lelang jabatan Sekprov sebelumnya dilaksanakan pada Oktober 2019 pada era Gubernur Ridho.

Hasilnya, panitia seleksi mengerucutkan tiga calon Sekprov definitif.

Mereka adalah Hamartoni Ahadis (penjabat Sekprov), Dewi Budi Utami (kepala Badan Kepegawai Daerah), dan Syaiful Dermawan (inspektur Provinsi Lampung).