Pemkab Lampura akan Beri Beasiswa Pendidikan Bagi Hafiz Alquran

Laporan Wartawan Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan membentuk tim gabungan untuk pemberian bantuan pendidikan.

Bantuan itu menyasar lulusan SMA khususnya hafiz Alquran dan pelajar non muslim berprestasI.

"Dalam waktu dekat, kami akan bentuk tim untuk program bantuan pendidikan bagi para pelajaR yang ingin kuliah di perguruan tinggi," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara Syahrizal Adhar, Selasa (2/7/2019).

Tim imbuhnya, bertugas menindaklanjuti dan merealisasikan janji politik Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dan Wakil Bupati Budi Utomo di bidang pendidikan saat kampanye pada Pilkada 2018 lalu.

Toto Sumedi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara menambahkan, tim ini akan mempelajari, mengumumkan, memverifikasi, dan menetapkan siapa saja pelajar yang memenuhi persyaratan.

Setelah resmi dibuka, para lulusan SMA dapat mendaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara.

• 560 Elpiji 3 Kg Ludes Hanya 1 Jam Operasi Pasar di Lampung Utara

Menurutnya, besaran beasiswa yang akan diberikan diperkirakan tidak akan sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Itu tergantung universitas yang mereka tuju.

Beasiswa ini hanya akan menanggung biaya kuliah saja selama empat tahun. Kuota beasiswa untuk tahun ini baru untuk delapan orang.

“Namun, kemungkinan akan bertambah jika kemampuan anggaran mencukupi di tahun-tahun selanjutnya".‎

"Bagi pelajar yang memenuhi syarat, silakan mendaftar saat pendaftaran resmi dibuka kami umumkan,” jelas Toto.

Seleksi Ketat

Ketua Cabang Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Lampung Utara Zainal Abidin menjelaskan, pihaknya mengapresiasi program Pemkab Lampung Utara yang akan berikan beasiswa pendidikan perguruan tinggi bagi hafiz Alquran.

• Pemkab Lampung Utara Target 10 Besar di Porprov Lampung 2020

Ia berharap, saat program pendaftaran itu dibuka, perlu seleksi ketat. Pemkab setempat dapat membentuk tim independen.

“Agar yang benar-benar menerima adalah warga yang kurang atau bahkan tidak mampu, tetapi hafiz Alquran".

Kami juga berharap pemerintah dapat fleksibel dalam syarat sebagai hafiz Quran jangan dipaksakan 30 juz,” saran Zainal. (*)