Rakor Pencegahan Korupsi di Tuba, KPK Singgung Peretasan Lelang LPSE

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dan supervisi rencana aksi program pemberantasan korupsi bersama Pemkab Tulangbawang dan Mesuji, di aula Pemkab Tuba, Kamis (04/07).

Kasatgas Korwil 3 Korsupgah KPK Dian Patria, dalam arahannya menegaskan, dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi Lampung masuk zona merah.

Ini lantaran banyaknya laporan terkait perilaku dari pejabat daerah di Lampung yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

Karenanya, Dian menyatakan, pihaknya hadir rakor bersama pejabat daerah di Lampung untuk memberi pencerahan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

"Kenapa kami hadir di Lampung, karena bagi kami Lampung ada ruang tersendiri bagi KPK. Kami sudah dengar banyak hal, mbok ya jangan diteruskan," terang Dian dalam sambutannya.

Perilaku yang rawan dan mengarah ke tindak pidana korupsi itu salah satunya dalam pengesahan anggaran di DPRD.

"Misalnya dalam pengesahan anggaran ada uang ketuk palu. Mbok ya jangan diteruskan," tegas Dian dihadapan pejabat Pemkab Tuba dan Mesuji.

Dian juga menyinggung soal proses lelang melalui LPSE yang rawan intervensi.

Dalam proses lelang ini, server LPSE rawan di retas oleh pihak tertentu.

"Lampung Timur sudah ada laporan," tegasnya.

Selain APBD, proses perizinan juga menjadi sorotan KPK. Ini lantaran dalam proses perizinan ini rawan adanya gratifikasi.

"Perizinan kemudian pajak. Izin dan pendapatan itu terkoneksi," paparnya.

Selain Dian Patria selaku Kasatgas Korwil 3 Korsupgah KPK, rakor juga dihadiri Koordinator Korsupgah Wilayah Lampung Uding J, Anggota Korwil 3 Korsupgah Nindyah S, dan anggota Korwil3 Korsupgah Rikhi S.

Sementara dari Pemkab Tuba, hadir Bupati Tuba Winarti bersama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Anthoni beserta para pejabat utama Pemkab Tuba.

Sementara dari Mesuji, dihadiri Sekkab Indra Kusuma beserta beberapa para kepala OPD di Mesuji.

(Tribunlampung.co.id/endra zulkarnain)