Ormas-ormas Golkar Nilai Hasil Pileg 2014 di Bawah Komando Ical Gagal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,  JAKARTA - Sebanyak sepuluh ormas Partai Golkar memprotes kinerja Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal "Ical" Bakrie. Mereka menyatakan kecewa terhadap hasil pemilihan legislatif kali ini yang dinilai sebagai yang terburuk sepanjang sejarah Partai Golkar.

"Perlu ada mekanisme evaluasi pileg segera. Pasca tanggal 9 April lalu, DPP belum pernah melakukan rapat pleno maupun harian membahas soal itu. Sampai sekarang pun tanggal Rapimnas belum ditetapkan. Ini keprihatinan kami, hampir semua menyatakan Golkar gagal," ujar Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar Yorrys Raweyai, seusai rapat delapan ormas di kantor DPP Partai Golkar, Jumat (2/5/2014).

Pada rapat kali ini, semua ormas Partai Golkar hadir mulai dari ormas pendiri partai yakni Depinas Soksi, Kosgoro, dan MKGR. Ormas yang didirikan yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Selain itu, hadir pula ormas sayap Partai Golkar seperti Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya, dan Majelis Dakwah Indonesia.

Menurut Yorrys, mereka sepakat bahwa DPP Partai Golkar kurang perhatian terhadap persiapan pemilihan legislatif di daerah. Dia pun menyinggung soal dukungan logistik yang tersendat.

"Hasilnya adalah yang terburuk dalam perjalanan Golkar selama ini," kata Yorrys.

Selain itu, Yorrys memaparkan, ormas-ormas Partai Golkar juga meminta agar dalam forum Rapimnas mendatang, seluruh peserta Rapimnas diberikan ruang berpendapat yang luas. Yorrys mengkritik pengalaman Rapimnas pada November 2013 lalu, di mana pembacaan pandangan DPP, Ormas, dan DPD hanya diwakilkan.

"Kami juga meminta agar dalam forum rapimnas diundang seluruh pengurus daerah tingkat II (kabupaten/kota)," kata Yorrys.

Hal terakhir yang diminta oleh ormas-ormas Partai Golkar adalah evaluasi periodisasi jabatan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie yang pada tahun 2009 ditetapkan 6 tahun.

"Menurut AD/ART hanya 5 tahun. Tidak bisa pertimbangan politik menyalahi konstitusi partai," katanya.