Jokowi Sebut Pilkada Tak Langsung Kemunduran Demokrasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi menilai langkah sebagian fraksi di DPR menyetujui mekanisme pemilihan kepala daerah tidak langsung dan dikembalikan kepada DPRD adalah bentuk kemunduran berdemokrasi.

"(Pilkada tak langsung) Mundur itu. Ya mundur dong. Sekarang kan sudah pilkada langsung, kok kita mau kembali lagi (tidak langsung)," ungkap Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).

Dirinya menjelaskan, seharusnya ada sistem yang diperbaiki dan dikoreksi jika ada yang kurang. "Yang penting yang kurang-kurang diperbaiki, dikoreksi, bukan mundur lagi. Saya kira pemilihan langsung itu, itulah kedaulatan rakyat ada di situ," lanjutnya.

Jokowi menyakini, sebagian fraksi yang menyetujui pilkada langsung adalah partai politik pendukung Koalisi Merah Putih, minus PKS, bukan untuk menjegal pemerintahan lima tahun ke depan.

Wali Kota Surakarta ini menambahkan, sistem pemerintahan saat ini adalah presidensial, bukan parlementer. Kalau parlementer, mungkin saja program pemerinah bisa dijegal. Sementara sistem presidensial, keterpilihan presiden dan kepala daerah langsung oleh rakyat.

Menurutnya, pemilihan umum secara langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat sehingga tak bisa diganggu gugat. Kendati begitu Jokowi menyerahkan pembahasan RUU Pilkada ke parlemen.

Saat ini, Komisi II DPR RI mengebut pembahasan sehingga pengesahan RUU Pilkada dapat dilangsungkan sebelum masa jabatan periode 2009-2014 berakhir. Belakangan, tiga partai seperti PAN, Golkar dan Gerindra tiba-tiba setuju pilkada tak langsung.

Sebelumnya mereka menolak draf usulan pemerintah soal pilkada tak langsung diserahkan ke DPRD. Namun sikap mereka sekarang bertolak belakang dan justru mendukung apa yang mereka tolak sebelumnya.