Pilkada Langsung Satu-satunya Akses Rakyat kepada Kekuasaan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan akses rakyat terhadap penentuan kebijakan publik saat ini tinggal pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.

Menurut Ganjar, penentuan pemilihan langsung oleh rakyat dahulu sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, dia berharap agar anggota DPR RI yang tengah membahas RUU Pilkada saat ini kembali membaca risalah perdebatannya pada masa lalu.

"Satu-satunya akses rakyat sekarang ya tinggal Pilkada untuk ikut menentukan Perda. (Kalau) APBD kan hanya tokoh-tokohnya saja, mbok ya temen-temen di DPR RI ini hati-hati dalam membahasnya karena ini complicated," ujarnya, Rabu (10/9/2014).

Selain itu, dia juga meminta pada Panitia Kerja (Panja) DPR yang membahas RUU Pilkada untuk lebih melihat secara komprehensif terhadap lembaga kepemiluan lainnya. Seperti penyelenggaranya dan juga partai politiknya. Ia pun mempertanyakan apa nantinya fungsi KPU dan Bawaslu jika pilkada dilakukan di DPRD.

"Oleh karena itu, DPR perlu melihat lebih komprehensif terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pilkada, partai politik, dan rakyat karena kalau semua itu dilakukan maka semua akan sangat bijaksana dan juga bijaksini," ujar politikus PDI Perjuangan yang juga pernah menjadi anggota DPR RI.

Bukan hanya menutup akses rakyat, pilkada melalui DPRD dinilai akan menutup akses dari calon perseorangan.

"Calon perorangan itu mau taruh dimana? Kalau dipilih di DPRD, secara diatas kertas calon jelas sudah kalah," ujarnya yang juga mengatakan dirinya tidak akan terpilih jika tidak melalui pilkada langsung.

Ia mengatakan memang tidak bisa menolak atau ikut menentukan kebijakan tersebut. Sebab keputusan sepenuhnya ada di DPR RI. Meski begitu, ia berharap pada rekan-rekannya di DPR RI untuk juga mempertimbangkan pendapat lain seperti dirinya yang kini menjadi kepala daerah.

Menurut Ganjar, memang ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pilkada secara langsung, antara lain sikap para elit yang terkadang susah menerima kekalahan serta keributan diantara para pendukungnya. Hal itulah yang seharusnya diperbaiki, bukan justru mengembalikan sistem dengan dipilih oleh DPRD.

Terkait adanya pemborosan dengan pilkada langsung, Ganjar mengatakan hal itu pernah dibahas untuk diringkaskan. Yakni melalui pilkada secara serentak dan sudah dihitung ada banyak penghematan.

Ganjar menambahkan, kemungkinan partai politik yang menyetujui RUU pilkada tersebut karena masih emosional terkait dengan pemilihan presiden lalu. Sebab itu ia berharap semua partai politik untuk cooling down dan jangan mengambil keputusan saat emosional, sebab ini semua juga untuk kepentingan rakyat.