Paket Kebijakan Ekonomi Jilid ke VII Diluncurkan, Ini Rinciannya

"Dengan penambahan ini maka industri tersebut dapat memeroleh fasilitas pajak di seluruh provinsi tanpa terkecuali," ujar Darmin.

Substansi ketiga, adalah mengenai percepatan kemudahan sertifikasi tanah rakyat dalam rangka kepastian hak atas tanah dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat.

Kebijakan ini akan dimulai dari pemberian sertifikat tanah untuk pedagang kaki lima, petani, dan sebagainya.

"Bahkan Kementerian Agraria akan mencetak juru ukur dan asisten juru ukur. Jadi ada profesi baru yang nanti bisa ikut lelang untuk mengukur tanah rakyat," pungkas Darmin.