Sidang Korupsi Disdik Lampung
BREAKING NEWS: Tidak Gunakan Audit BPKP, Majelis Hakim Hitung Sendiri Kerugian Negara
Majelis hakim mengatakan, kerugian negara sebesar Rp 2,296 miliar. Hasil tersebut merupakan perhitungan majelis hakim sendiri, berdasarkan fakta
Penulis: wakos reza gautama | Editor: Ridwan Hardiansyah
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Lampung Wakos Gautama
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Selain pidana penjara dan pidana denda, Hendrawan, terdakwa korupsi bantuan perlengkapan siswa miskin di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara.
Majelis hakim mengatakan, kerugian negara sebesar Rp 2,296 miliar. Hasil tersebut merupakan perhitungan majelis hakim sendiri, berdasarkan fakta persidangan.
“Kami tidak menggunakan hasil audit kerugian negara BPKP,” kata hakim anggota Baharudin Naim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa (9/8/2016).
Hasil perhitungan BPKP, kerugian negara sebesar Rp 2,375 miliar. Namun, hakim ketua Nelson Panjaitan mengatakan, Hendrawan sudah menitipkan uang sebesar Rp 2,5 miliar.
Uang titipan itu akan disita untuk mengganti kerugian negara.
“Sisanya sebesar Rp 203 juta dikembalikan ke terdakwa,” ujar Nelson.
Hendrawan secara bersama-sama dengan Tauhidi melakukan korupsi kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin, seperti topi, baju seragam pria dan wanita, baju pramuka pria dan wanita, dasi pria dan wanita, ikat pinggang, dan tas.
Dalam proses lelangnya, majelis hakim menilai tidak dilakukan sesuai ketentuan.
Hendrawan menyuruh stafnya Nofta mencari pinjaman perusahaan untuk mendapatkan proyek pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin.
Hendrawan mendapatkan 34 paket pengadaan proyek tersebut.
