Sidak Lahan Dihadang Oknum Kopassus, Bamsoet: Kalau Benar, Panglima Harus Turun Tangan!
Kopassus sebagai apa? Kopassus itu kan tugasnya keutuhan bangsa. Bukan menjaga perusahaan.
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyesalkan adanya pihak yang menghalang-halangi Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead saat melakukan inspeksi mendadak di sebuah lahan di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Senin (5/9/2016).
Pada video yang diunggah BRG melalui laman Youtube, Selasa (6/9/2016), oknum yang melakukan penghadangan mengaku sebagai anggota dan menggunakan atribut Komando Pasukan Khusus.
"Kopassus sebagai apa? Kopassus itu kan tugasnya keutuhan bangsa. Ancaman terhadap persatuan negara. Bukan menjaga perusahaan," kata Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Bambang mengatakan, TNI harus segera melakukan pengecekan apakah benar oknum yang menghalangi rombongan BRG itu adalah anggota Kopassus.
Jika benar, maka TNI harus bertindak dan memberikan terhadap oknum tersebut.
"Panglima harus turun tangan kenapa Kopassus bisa sampai ada di situ?" ujar Bambang.
Dihadang
BRG sebelumnya mengunggah video yang memperlihatkan penghadangan itu di YouTube.
Dalam video itu, petugas keamanan tersebut tidak membolehkan rombongan BRG untuk masuk.
Tidak hanya itu, dia juga menanyakan kepada Kepala BRG Nazir Foead terkait surat izin untuk memasuki wilayah itu.
Rombongan yang dipimpin Nazir tak dibolehkan masuk karena tak punya izin dari perusahaan, yaitu salah satu anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Berdasarkan video, saat ditanya oleh staf BRG, petugas keamanan itu mengaku berasal dari Alumni Bela Negara Grup 3 Kopassus.
Saat dikonfirmasi, Direktur Hubungan Korporasi APRIL Group selaku induk usaha PT RAPP, Agung Laksamana mengatakan, ada kesalahpahaman yang mengakibatkan penghadangan itu terjadi.
Menurut dia, ada koordinasi yang kurang baik dengan pihak keamanan RAPP.
"Atas kejadian ini, kami sudah menindak tegas dan meminta pihak keamanan kami untuk segera me-review ulang seluruh prosedur keamanan perusahaan di lapangan," kata Agung.
