Nenek Ikut Orasi, "Kalau Anak Saya Batal Jadi CPNS, Lebih Baik Saya Mati"

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, DOMPU – Ada yang menarik dalam aksi unjuk rasa ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di halaman kantor DPRD Kabupaten Dompu, NTB.

Dalam unjuk rasa itu, tiba-tiba seorang nenek naik ke mobil yang dikemudikan para pendemo lalu berorasi.

Para unjuk rasa yang didominasi kaum perempuan itu baru diangkat menjadi CPNS melalui penjaringan kategori dua (K2). Mereka datang ke kantor DPRD setempat menggunakan truk.

Setibanya di halaman kantor dewan perwakilan rakyat tersebut, para pengunjuk rasa langsung berorasi secara bergantian sambil membagikan selebaran.

Setelah beberapa orasi disampaikan, seorang nenek yang tidak diketahui identitasnya ini langsung menaiki mobil dan mengambil mikrofon lalu berorasi menggunakan pengeras suara. Dia berorasi layak seorang pedemo lainnya.

Dalam orasinya, nenek itu mengaku dari 390 tenaga honorer yang lulus dalam penjaringan CPNS di daerah setempat, salah satunya adalah anaknya sendiri.

"Kalau anak saya gagal diangkat menjadi PNS, maka nyawa saya jadi taruhan," teriak nenek itu sambil berorasi.

Tak berlangsung lama berorasi di depan gedung DPRD Dompu, akhirnya para demonstran ditemui ketua DPRD setempat dan anggota dewan lainnya dengan meminta 10 perwakilan massa aksi.

Tidak ketinggalan nenek tersebut ikut berbicara dalam forum terbuka itu. Nenek itu mengingatkan para wakil rakyat untuk memperjuangkan nasib para CPNS yang sudah dinyatakan lolos setelah melalui beberapa proses.

“Kalau anak saya batal jadi CPNS, lebih baik saya mati," ancamnya.

Aksi unjuk rasa tersebut buntut dari keputusan Bupati Dompu yang mengeluarkan SK tim verifikasi. Tim ini dibentuk menyusul adanya dugaan kecurangan dalam seleksi pegawai honorer menjadi CPNS di daerah setempat.

Akibat indikasi itu, pengangkatan 390 tenaga honorer menjadi PNS di Dompu terpaksa ditunda. Penundaan tersebut diduga terkait dugaan korupsi dalam perekrutan CPNS K2 yang saat ini sedang ditangani penyidik Tipikor Polres Dompu.

Dalam dialog, massa aksi menuntut DPRD menyampaikan aspirasi mereka agar bupati Dompu mencabut SK tim verifikasi. Kemudian mendesak Bupati untuk mengangkat mereka sebagai PNS, dan meminta Polda NTB untuk menghentikan proses penyidikan dugaan korupsi dalam perekrutan CPNS K2 Penulis:Kontributor Bima, Syarifudin