Alasan Presiden Jokowi Tak Takut Hadapi Upaya Makar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir dengan adanya dugaan upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.

Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan usai sarapan bersama Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di teras Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

"Enggak (khawatir) lah, ini kan kita ini kan produk demokrasi yang konstitusional, ya saya biasa-biasa saja," kata Jokowi.

Jokowi mengakui belakangan dirinya bertemu dengan tokoh ormas, ulama, kesatuan TNI dan Polri, hingga elite partai politik pasca aksi unjuk rasa 4 November lalu.

Namun ia menegaskan silaturahmi selama hampir satu bulan ini tidak perlu ditafsirkan sebagai bentuk kekhawatiran akan adanya pelengseran.

"Bahwa kita perlu bertemu dengan tokoh-tokoh, perlu konsolidasi dengan TNI-Polri, ya itu memang yang perlu dilakukan dalam mengelola situasi, agar masyarakat melihat, sehingga ada ketenangan disitu," tambahnya.

Sementara, Surya Paloh dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa Partai Nasdem siap melawan pihak-pihak yang berupaya melengserkan pemerintahan yang sah dan konstitusional.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menjaga ketat aksi pada 25 November2016.

Pasalnya, aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan.

Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito dalam konfersi pers di Jakarta, Senin. 

Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum.

Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.

"Bila ada upaya-upaya seperti itu, kita akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR/MPR," kata Tito. 

Rencana aksi unjuk rasa tersebut masih terkait proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

Tito menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok tetap berjalan di Bareskrim Polri. Dengan demikian, tak perlu lagi dilakukan aksi unjuk rasa.

Jika tetap dilakukan, maka patut dicurigai bahwa aksi tersebut tak lagi murni untuk penegakan hukum.

"Kita udah dapat info, ini bukan masalah proses hukum lagi. Tapi ada upaya agenda politik lain, di antaranya upaya makar," kata Tito.