Akhirnya BPKAD Kota Akui Tunggakan Biling Rp 14 Miliar Terhambat Gara-gara Ini
Kepala BPKAD Bandar Lampung Trisno Andreas mengungkapkan, DBH yang belum turun dari triwulan ketiga tahun 2017.
Penulis: hanif mustafa | Editor: nashrullah
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Hanif Risa Mustafa
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG- Hingga minggu kedua Januari 2018, dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp 150 miliar belum ada kejelasan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung Trisno Andreas mengungkapkan, DBH yang belum turun dari triwulan ketiga tahun 2017.
Akibatnya, kata dia, ada beberapa pembayaran program yang terhambat, salah satunya program bina lingkungan (biling) jenjang SMP.
Baca: Pebasket Ganteng Tercyduk Lagi Pegang-pegang Tangan Mikha Tambayong, Ngapain Tuh?
Diketahui, pemerintah kota belum membayarkan program biling ini kepada 37 SMP negeri di Bandar Lampung selama 2017.
Anggaran tertunggak untuk 18 ribu siswa biling itu mencapai Rp 14 miliar lebih.
"Kalau billing itu dari semua dana yang masuk, tapi salah satu penghambatnya itu DBH," katanya, Rabu (10/1/2018).
Trisno pun mengaku sudah meminta pendampingan hukum untuk melakukan mediasi terkait pencairan dana ini.
Baca: Wow! Celana Dalam Antiperkosaan Ini Dilengkapi GPS, Kamera, Alat Pelacak Jejak, dan Tahan Peluru
"Kami sudah meminta bantuan dengan JPN (jaksa pengacara negara) Kejari (Kejaksaan Negeri Bandar Lampung) untuk melakukan mediasi," ujarnya.
Dari hasil mediasi, menurutnya ada statement dari pihak Pemprov Lampung akan segera mengucurkan dana tersebut pada 2017.
"(Tapi) kemarin (2017) kami tunggu sampai 31 Desember belum ada realisasi," katanya.
Informasi yang diperoleh Trisno, Bagian Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Lampung sudah mengajukan ke gubernur tetapi belum mendapat keputusan.
"Jadi Bakuda sudah mengusulkan dan mengajukan, tapi sama gubernur belum ada arahan sehingga ngambang, karena dia selaku bawahan," bebernya.
Kepala Bakuda Provinsi Lampung Minhairin membenarkan jika pihaknya sudah mengajukan persetujuan pencairan DBH untuk Bandar Lampung ke gubenur.
"Iya belum dibayar, kami akan mencairkan tapi kan kami punya pimpinan, jadi menunggu persetujuan beliau," ujarnya.(*)
