AJI dan IJTI Desak Pembahasan Tanggal Hari Pers Nasional

Aliansi Jurnalis Independen dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengusulkan pembahasan tanggal yang tepat untuk Hari Pers Nasional.

Penulis: Yoso Muliawan | Editor: Yoso Muliawan
komisiinformasi.go.id
Hari Pers Internasional jatuh pada 3 Mei setiap tahun. 

LAPORAN REPORTER TRIBUN YOSO MULIAWAN

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengusulkan pembahasan tanggal yang tepat untuk Hari Pers Nasional. Dua organisasi profesi jurnalis yang diakui Dewan Pers ini mengajukan usulan tersebut kepada Dewan Pers.

Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan menjelaskan, sebagian masyarakat pers Indonesia selama ini memperingati tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

"Padahal, sejatinya, tanggal itu adalah hari kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Manan melalui rilis, Jumat (9/2/2018).

Peringatan tahunan ini mulai digelar setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Isinya, menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, yang disingkat HPN.

Setelah Soeharto tumbang menyusul gerakan Reformasi 1998, ada sejumlah perubahan penting yang terjadi. Di bidang media, ditandai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Beberapa regulasi Orde Baru di bidang pers juga dikoreksi. Termasuk, pencabutan SK Menteri Penerangan Nomor 47 Tahun 1975. SK itu berisi pengakuan pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia.

Lahirnya UU Pers juga mendorong bermunculannya organisasi wartawan, selain perusahaan media-media baru. Sebelumnya, regulasi media cetak diatur ketat melalui Permenpen Nomor 1/Per/Menpen/1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Ketentuan soal SIUPP ini pun akhirnya dicabut oleh pemerintah pada tahun 1999.

"Namun, ada satu tradisi peninggalan Orde Baru di bidang pers yang masih dipertahankan hingga kini, yaitu Peringatan HPN. Padahal, rujukannya sudah tidak ada lagi," jelas Manan.

Rujukan HPN Sudah Tidak Ada

HPN, papar Manan, menggunakan rujukan UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Regulasi itu sudah direvisi pada tahun 1982, dengan keluarnya UU Nomor 21 Tahun 1982. UU 21/1982 pun tak berlaku lagi setelah lahirnya UU 40/1999 tentang Pers.

"Perkembangan itulah yang memicu lahirnya ide untuk merevisi Hari Pers Nasional. Selain karena memakai hari kelahiran satu organisasi wartawan tertentu, pelaksanaannya juga tak banyak berubah dari masa Orde Baru," ujar jurnalis Tempo ini.

Misalnya, beber Manan, pelaksanaan HPN memakan dana APBN dan APBD cukup besar. Tema dan kegiatan yang dipilih juga seringkali tidak menjawab masalah pers kontemporer.

Dalam HPN yang digelar 9 Februari 2018 di Sumatera Barat, temanya soal wisata, yaitu "Meminang Keindahan di Padang Kesejahteraan."

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved