Ratusan Ibu-ibu Tuntut Data Kejelasan Penerima Bantuan Uang dan Beras Keluarga Miskin
"Perlu diubah dan didata lagi. Jangan pakai data yang lama karena banyak orang miskin nggak didata, masak nanti bantuannya salah sasaran," katanya.
Penulis: hanif mustafa | Editor: nashrullah
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ratusan ibu rumah tangga (IRT) yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Lampung menggelar aksi damai di depan Gedung Pelayanan Terpadu Kota Bandar Lampung, Kamis (8/3/2018).
Mereka menuntut transparansi pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan beras sejahtera (Rastra) dari Kementerian Sosial.
Baca: Sakit Hati Diputus Cinta, Pemuda Ini Sebarkan Video Hubungan Intim dengan Mantan Pacar
Ketua SPRI Marlo Sitompul dalam orasinya mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum masuk dalam daftar Basis Data Terpadu (BDT).
Padahal BDT ini sebagai data acuan daftar penerima bantuan tunai PKH dan bantuan non tunai Rastra.
"Masih banyak yang belum terdaftar dalam BDT. Kami tidak ingin ada kebocoran karena daftar BDT tersebut fiktif. Ini saja ada 200 data KK masyarakat miskin," ungkapnya.
Baca: Dua Tahun Pacaran, PNS Ini Selalu Dipaksa Berhubungan Intim, Saat Putus Videonya Tersebar
Menurut Marlo, pihaknya menyerahkan 200 data Kartu Keluarga (KK) masyarakat miskin ini kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk didata ulang.
Pihaknya juga mengharapkan ada perubahan data BDT di Lampung.
"Perlu diubah dan didata lagi. Jangan pakai data yang lama karena banyak orang miskin nggak didata, masak nanti bantuannya salah sasaran," katanya.
Baca: Saksi Mata Ungkap Detik-detik Sebelum Massa Pecahkan Kaca Kantor DPRD
Baca: Saksi Mata Ceritakan Detik-detik Sebelum Tangki Minyak Meledak: Sudah Saya Larang, Tapi?
Marlo pun berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung bisa menyampaikan ke Kementerian Sosial agar memperbesar bantuan sosial PKH dan Rasta.
"Kami ingin bantuan sosial PKH dan Rasta diperbesar, sebab PKH dalam setahun hanya Rp 1.850.000 dan Rasta hanya Rp 110 ribu per bulan. Itu sangat kecil," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tole Dailami di hadapan demonstran mengaku sudah menerima perwakilan dari peserta aksi dan bahkan sudah melakukan diskusi secara panjang lebar.
"Intinya kami jelaskan bahwa PKH dan Rastra itu adalah program unggulan pemerintah pusat, kami di sini sebagai pelaksana," ungkapnya.
Meski demikian, kata Tole, bukan berarti pemerintah kota tidak bisa menyampaikan mekanismenya.
"Tapi harus ada tahapan, dan perlu diketahui daftar BDT sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS)," ujarnya.
Kalaupun ada penggantian data BDT harus diajukan dulu namun melewati proses musyawarah.
"Nantinya BDT itulah yang menjadi acuan bantuan PKH dan Rasta," jelasnya. Tole mengakui sudah menerima data 200 KK masyarakat miskin dari SPRI.(*)
