Ikut FGD Bappeda, LBH Bandar Lampung Sumbang Ide Program Pembangunan Berkelanjutan
LBH Bandar Lampung mengikuti FGD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung, Kamis (3/5/2018).
Penulis: Beni Yulianto | Editor: Yoso Muliawan
lihat foto
LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG BENI YULIANTO
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung mengikuti focus group discussion (diskusi kelompok terfokus) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung, di Bandar Lampung, Kamis (3/5/2018).
FGD itu terkait pengisian rencana aksi daerah tentang Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Kodri Ubaidillah yang mewakili LBH Bandar Lampung menjelaskan, dalam forum tersebut, LBH mengusung beberapa gagasan program demi pembangunan berkelanjutan di Lampung.
Beberapa program itu di antaranya konsolidasi dan FDG jaringan organisasi bantuan hukum dan paralegal se-Lampung. Kemudian, pembahasan revisi Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum.
"Selain itu, penyusunan draf Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Hukum," ujar Kodri melalui rilis.
"Selanjutnya, konsultasi atau uji publik draf Pergub Bantuan Hukum Cuma-cuma untuk masyarakat miskin," sambungnya.
"Penyusunan modul pelatihan paralegal, pelatihan paralegal komunitas, pembentukan pos bantuan hukum di Way Kanan dan Tulangbawang, serta mendorong perda di kabupaten serta OBH-OBH di setiap kabupaten/kota di Lampung," papar Kodri.
Pengusungan beberapa program ini, menurut Kodri, berkaca dari masih banyaknya warga yang kesulitan mengakses bantuan hukum.
Adapun indikator capaian keberhasilan program tersebut antara lain terselenggaranya bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat miskin melalui terbitnya peraturan pelaksana berupa pergub.
"Kemandirian masyarakat terhadap penyelesaian masalah hukum, pemerataan akses keadilan di Lampung, pemenuhan hak bantuan hukum dengan prinsip pro bono publico, serta penyelesaian konflik agraria melalui reforma agraria sejati," jelas Kodri.
Melalui FGD oleh Bappeda Lampung, Kodri menambahkan, LBH berharap gagasan-gagasan dalam forum itu terfasilitasi oleh pemerintah, serta menuai dukungan dari para pemangku kepentingan.
"FGD seperti ini jangan hanya jadi semacam seremoni. Harus ada komitmen nyata dalam penyelesaian masalah pembangunan yang terasa lamban di Lampung," kata Kodri.
