Pjs Gubernur Jabar Komjen Iriawan Dikritik Tajam, Mendagri: Pilkada Tinggal Seminggu, Mau Apa?

Pilkada tinggal seminggu. Mau apa? Besok ke Sumut tanggal 21 coblos 27 mau bisa apa? Yang pentingkan untuk melayani masyarakat," ujar Tjahjo.

Editor: Safruddin
Tribunnews.com/Yurike Budiman
Komjen M Iriawan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDUNG - Pemilihan perwira aktif Polri menjadi Penjabat (Pjs) Gubernur Jawa Barat sempat jadi polemik beberapa waktu lalu.

Hingga akhirnya Menkopolhukam, Wiranto, mengatakan hendak membatalkan niatan tersebut.

Namun, pada akhirnya Mendagri, Tjahjo Kumolo, menetapkan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat.

Baca: Nikmati Libur Lebaran di Pantai, Remaja Cantik dan Pamannya Tewas Terseret Ombak

Baca: Bocah Tunggui Bayi di Belakang Orang Salat, Setelah Itu Lakukan Hal yang Sungguh Mulia

Tjahjo pun mengatakan mempunyai alasan kuat untuk menunjuk Komjen Iriawan.

"Ada kesepakatan yang dimediasi bapak Menkopolhukam sudahlah untuk netralitas penjabat aktif di mabes TNI dan Polri tidak usah.

Akhirnya Pak Iriawan dimutasikan dari penjabat aktif Mabespolri ke lembaga yang struktur eselonnya sama dengan dirjen. Sesuai aturan," ujar Tjahjo di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin (18/6/2018).

Tjahjo juga mengatakan, bahwa penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubenur sudah disetujui oleh Presiden RI, Jokowi, dan sudah sesuai dengan Undang-Undang.

Mengenai tuduhan bahwa pemilihan Iriawan sebagai Pj Gubernur sebagai pilihan politik untuk mempengaruhi pilkada Jabar, Tjahjo menampik segala tuduhan tersebut.

"Toh mau apa? Pilkada tinggal seminggu. Mau apa? Besok ke Sumut tanggal 21 coblos 27 mau bisa apa? Yang pentingkan untuk melayani masyarakat," ujar Tjahjo.

Pemilihan Komjen Pol M Iriawan juga sudah menuai penolakan, terutama dari partai oposisi pemerintah yaitu Gerindra yang mempertanyakan motif pemilihan mantan Kapolda Jabar tersebut.

Baca: Menikah Beda Kayakinan Selama 17 Tahun, Artis Cantik Ini Rasakan Ada yang Aneh Lebaran Kali Ini

Baca: Libur Lebaran, Puncak Mas Diserbu Pengunjung

"Saya melihat kurang ada kepekaan dari pemerintah, mengapa bukan Sekda (Sekretaris Daerah)," ujar Ketua Gerindra Jabar, Mulyadi, saat dihubungi, Senin (18/6/2018).

Mulyadi mempertanyakan apa tujuan dari pemerintah pusat menunjuk Mantan Kapolda Jabar sebagai Pj, ia mengatakan bahwa ini adalah sebuah tindakan yang mencederai demokrasi.

Ia mengatakan seharusnya Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Kartiwa, sudah memenuhi syarat sebagai Pj Gubernur.

Selain itu Mulyadi merasa bahwa Iwa juga sudah menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur dengan baik.

Selain itu ia juga mengkhawatirkan bahwa akan ada kecurangan di proses Pilkada Gubernur Jawa Barat karena ada calon yang merupakan perwira dari kepolisian yang juga mantan Kapolda Jabar, Anton Charliyan.

Baca: Jadwal Persebaya Vs Persija yang Sempat Batal, Agenda Berat Macan Kemayoran

Baca: Sebelum Meksiko, Ada Tim yang Bikin Jerman Menderita di Partai Pertama Piala Dunia 36 Tahun Lalu

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved