Pilgub Lampung 2018

Sidang Nyatakan Arinal-Nunik Tak Terbukti Politik Uang, Pengacara Herman-Sutono Ajukan Keberatan

Akhirnya sidang dugaan politik uang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilgub Lampung 2018 berakhir sudah, Kamis 19 Juli 2019.

Sidang Nyatakan Arinal-Nunik Tak Terbukti Politik Uang, Pengacara Herman-Sutono Ajukan Keberatan
Arinal-Nunik menang di Pilgub Lampung 2018 

Leninstan Nainggolan memastikan, pihaknya akan mengajukan keberatan ke Bawaslu RI atas putusan sidang dugaan politik uang pada Pilgub Lampung 2018.

Pertimbangannya, kata Leninstan, karena peristiwa berupa pemberian uang itu ada.

“Hanya saja, terkendala karena saksi terlapor maupun pelapor banyak yang lari. Jadi, tidak bisa dihadirkan. Semuanya modus sepertinya. Kami pasti ajukan (keberatan) ke Bawaslu RI. Nanti kan diberikan waktu tiga hari pasca putusan diterima," papar Leninstan Nainggolan

"Besok (Jumat, 20/7/2018) pukul 10.00 WIB, kami sudah terima putusannya, maka kami akan membuat memori keberatan dan kami akan ajukan ke Bawaslu RI,” tambah Leninstan Nainggolan.

Ia memastikan, pihaknya akan menambahkan bukti saat mengajukan keberatan ke Bawaslu RI.

“Sementara ini kan perkara yang berkembang. Mungkin akan ada saksi tambahan juga nanti,” ucap Leninstan Nainggolan.

Baca: Kabar Rowan Atkinson Pemeran Mr Bean Meninggal adalah Hoaks

Kuasa hukum Herman HN-Sutono lainnya, Tahura Malagano menegaskan, pertimbangan majelis dalam memutuskan tidak sesuai dengan fakta di persidangan.

“Ada beberapa yang saya catat tadi. Salah satunya, misalnya, bahwa kesaksian pada Pringsewu itu tidak ada yang dipukuli. Keterangan saksi itu tidak ada yang dipukuli. Tapi pada saat tadi (di persidangan), itu mengatakan merasa terancam. Itu salah satunya, yang lainnya masih banyak. Itu nanti menjadi bahan keberatan kami di Bawaslu RI,” ungkap Tahura Malagano.

Kuasa hukum Herman HN-Sutono lainnya, Resmen Khadafi menambahkan, putusan majelis pemeriksa yang menangani perkara dugaan politik uang pada Pilgub Lampung 2018, mengacu pada putusan panwaskab, yang mengatakan laporan tidak memenuhi unsur.

“Padahal sudah jelas, di dalam persidangan, sudah kami hadirkan saksi dan bukti-bukti. Prinsipnya, terjadi pembagian uang di seluruh kabupaten/kota. Masalah pelapor hilang, itu berbeda kasus. Jadi, ada dua peristiwa, antara peristiwa pidana dan administrasi,” imbuh Resmen.

Halaman
1234
Penulis: Noval Andriansyah
Editor: teguh_prasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved