Wanita Menangis dan Anak-anak Menjerit Tuntut Keadilan Penggusuran Pasar Griya Sukarame,

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Puluhan orang yang mengatasnamakan  Komite Tolak Penggusuran Pasar Griya (KTP-PG)  sempat bertahan di Gedung Terpadu Pelayanan Satu Atap Kota Bandar Lampung. Kelompok ini merupakan gabungan masyarakat Pasar Griya, LMND, GMNI, SMI, LBH Bandar Lampung, FSBKU-KSN, PMII, HMI, dan KPOP

Massa  sempat bertahan agar bisa bermediasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dianggap telah meluluhlantakkan rumah milik warga Griya Sukarame.

Baca: Catat Harga Tiket dan Jadwal Bulu Tangkis Asian Games 2018, Lihat Juga Maskotnya yang Unyu-Unyu

Baca: Jadwal Juventus Vs Bayern Munchen di IIC 2018 Live TVRI & INews TV - Cristiano Ronaldo Tak Main

Pantauan Tribun Lampung, meski aksi ini didominasi orang dewasa, namun disela-sela kerumunan ada beberapa anak-anak.

Tidak disuruh atau dipaksa, anak-anak ini terus menjerit meneriakkan keadilan atas tanah tempat bermainnya yang telah digusur.

Tak cukup disitu, beberapa wanita pun mulai meneteskan air mata, lantaran tidak ada kejelasan dari pihak pemerintah kota bandar lampung.

Peserta unjuk rasa akhirnya  diminta membubarkan diri setelah diketahui tidak memiliki surat izin menggelar aksi demonstrasi.

"Saya jalan ke sini dan menanyakan surat izin aksi, ternyata memang tidak ada, maka kami minta untuk pulang," ujar Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Mansi yang turun di tengah massa, Senin 23 Juli 2018.

Menurutnya, aksi kali ini akan percuma lantaran tidak akan ada jawaban karena para pejabat sedang dinas luar.

"Nyatanya kayak gini, kasihan kalau dibiarkan saja, karena gak ada yang menyambut. Dari pada capek, mereka sejak dari pagi, Pak Sekda nggak ada asisten satu nggak ada, semua nggak ada, sedang tugas luar," ucapnya.

Terkait soal keadilan atas kekerasan yang terjadi kepada warga Griya Sukarame saat penggusuran, Mansi menanggapi bahwa itu alasan warga untuk minta ganti rugi.

"Hanya alasan, nggak ada yang diinjak-injak, anggota kami sudah sampaikan semua jangan anarkis," ujarnya.

Karena tak mendapat respons dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, warga pun bergegas menuju ke DPRD Kota Bandar Lampung.

"Ya silahkan saja bila ke DPRD, silahkan nuntut kemana saja, itu tanah pemda dari tahun 1993, sudah lama, silakan ke DPRD karena nggak ada tanggapan di sini," tutupnya.

Sebelumnya, Jarot Pamungkas aktivis dari LMND yang mengawal aksi warga mengatakan, massa akan bertahan di depan Gedung Terpadu Pelayanan Satu Atap Kota Bandar Lampung untuk dapat perhatian dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.