Mahfud MD Sebut Isu SARA Tak Berlaku pada Pilpres 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pada pekan-pekan terakhir ini, isu Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA) terus bermunculan, terutama di media sosial.

Adapun kasus terbaru isu terkait SARA menimpa Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) dan Kapitra Ampera yang disebut kafir oleh warganet karena berubah pandangan politik.

Baca: Mundur dari Partai Demokrat, TGB Fokus Kampanye Dukung Jokowi di Pilpres 2019?

Melihat persoalan itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, ungkapan SARA tersebut muncul secara 'liar'.

Menurut Mahfud, tidak sepantasnya sesama anak bangsa saling mengkafirkan seseorang yang memiliki perbedaan pendapat.

Sebab, terkadang tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kepribadian orang yang dituduh, atau bahkan umpatan itu seperti menyerang ke diri sendiri.

"Jangan saling mengkafirkan hanya untuk keperluan 5 tahunan, karena orang yang sering mengkafirkan itu mungkin diri sendirilah itu yang kafir," ujar Mahfud.

Selain itu Mahfud menilai penyelenggaraan pemilu merupakan wadah menjaring anak terbaik bangsa untuk menjalankan pemerintahan di periode kedepan.

"Kita temanya untuk mencari pemimpin yang baik, yang mampu menghadapi tantangan Indonesia kedepan dalam 5 tahun, misal pemberantasan korupsi," ucap Mahfud.

Mahfud pun melihat penggunaan isu SARA pada pilpres 2019 sudah tidak berlaku.

"Kalau soal ideologi agama, sara, itu nggak musim, kalau orang yang bawa simbol agama nggak pernah menang juga, makanya main program saja lah," ujar Mahfud.

Baca: Alasan TGB Zainul Majdi Mundur dari Partai Demokrat dan Niat Bertemu SBY yang Tak Terwujud

Dan Pemilihan presiden (Pilpres) 2014 lalu, hanya memunculkan dua nama sebagai calon presiden (capres), yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Dalam pilpres tahun 2014, ada sejumlah tokoh yang menjadi tim pemenangan Prabowo maupun tim koalisi yang sekarang memilih berpindah suara ke kubu lawan saat itu.

Berikut ini beberapa tokoh yang sempat mendukung Prabowo pada pilpres 2014 dan kini berada di kubu Jokowi, dikutip TribunWow.com dari tayangan YouTube TV One, Selasa 10 Juli 2018.

Kini, TGB menegaskan dirinya menyatakan dukungan pribadi kepada Jokowi untuk kembali maju di pilpres 2019.

TGB mengaku serius mencermati kerja Jokowi dalam empat tahun terakhir.

Hasil pengamatannya, konsistensi Jokowi dalam pemerataan pembangunan menjadi poin penting.

"Ada konsistensi untuk memperhatikan sisi-sisi yang secara kalkulasi ekonomi tidak langsung berdampak pada ekonomi Indonesia. Artinya tidak terlalu besar berdampak," ujar TGB yang dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.

TGB memberi contoh, pembangunan di kawasan Indonesia timur.

Dari segi biaya, kata dia, pembangunan yang dilakukan selama ini menghabiskan anggaran yang sangat besar

"Tapi belum tentu kemanfaatan ekonomi, sumbangan ekonominya ke Indonesia, perekonomian nasional setara dengan apa yang dikeluarkan pemerintah. Walaupun demikian, itu dilakukan dan itu konsisten," ujar TGB.

"Tidak hanya di NTB, bagaimana beliau bolak-balik ke Papua memonitor pembangunan yang berjalan di sana," tambah Ketua DPD Demokrat NTB tersebut.

Bagi TGB, pemerataan pembangunan memang harus dilakukan pemerintah pusat.

Semua rakyat Indonesia harus merasakan kesetaraan.

Khusus di NTB, TGB mengaku pernah menyampaikan kepada Jokowi bahwa pihaknya merasa pelaksanaan program pemerintah pusat mampu mengakselerasi pembangunan di daerahnya.

"Saya sampaikan, kami berharap apa-apa yang dilakukan sekarang termasuk pembangunan infrastruktur Mandalika itu segera bisa dipercepat," ujar TGB.

Baca: TGB Zainul Majdi Mundur dari Partai Demokrat, Alasannya Mengejutkan

Ali Mochtar Ngabalin

Kini, nama Ngabalin populer sebagai tenaga ahli utama kedeputian IV bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi kantor staf kepresidenan.

Setelah sebelumnya, Ngabalin sempat menjadi tim sukses pemenangan Prabowo-Hatta di pilpres 2014.

Dikutip dari Kontan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin guna membantu Kantor Staf Presiden melakukan fungsi komunikasi politik kepada publik.

"Dia adalah politisi senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan. Tugasnya adalah sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden. Bukan sebagai Juru Bicara Presiden atau Staf Khusus Presiden," ungkapnya, Rabu (23/5/2018).

Lebih lanjut ia menyampaikan, tugas Ali akan membantu mengomunikasikan apa yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah.

Karena, saat ini sudah begitu banyak program dan kebijakan yang dibuat Pemerintah, dan memerlukan komunikasi kepada publik yang lebih luas.

Adapun terkait sikap politiknya di masa lalu yang lebih banyak berseberangan dengan Pemerintah, Moeldoko mengatakan, bagi pemerintah, tidak ada yang namanya lawan politik, semua adalah partner demokrasi.

Baca: Didorong Ustadz Abdul Somad Jadi Capres tapi Malah Dukung Jokowi, TGB Ungkap Sosok Sahabatnya

Idrus Marham

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini merupakan oposisi sejak pilpres 2014 hingga terpilihnya Jokowi.

Namun, di tahun 2016, Golkar berubah menjadi partai yang mendukung pemerintahan Jokowi.

Dukungan yang diberikan Golkar mau tidak mau membuat Presiden harus merombak kabinet untuk mengakomodasi kader partai berlambang pohon beringin itu dalam pemerintahan.

Idrus pun sukses berada di sisi Jokowi dengan menjadi menteri sosial yang menggantikan Khofifah di resuffle kabinet jilid III.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, Jokowi telah memercayakan salah satu kader partainya, Idrus Marham, sebagai Menteri Sosial.

"Tentu kami keluarga besar Partai Golkar mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Pak Presiden kepada kader Partai Golkar," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2019).

Baca: Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Mahfud MD dan TGB Zainul Majdi Sepakat Lakukan Ini

Lihat videonya:

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul : TGB dan Kapitra Ampera Disebut Kafir, Mahfud: Jangan Saling Mengkafirkan