Berita Video Tribun Lampung

VIDEO - NU Ingin Program Imunisasi MR Tunggu Fatwa MUI

Pihak wali murid dan sekolah di MI Yayasan Ponpes Al Hikmah, Way Halim saat ini meminta penundaan untuk progam imunisasi Measles Rubella

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Pihak wali murid dan sekolah di MI Yayasan Ponpes Al Hikmah, Way Halim saat ini meminta penundaan untuk pelaksanaan progam imunisasi Measles Rubella (MR) sampai ada kejelasan soal kehalalannya, Senin, 6 Agustus 2018.

Seperti diketahui, Imunisasi MR yang diinisiasi Kementerian Kesehatan masih menuai pro dan kontra di Lampung. Organisasi kemasyarakatan Islam Nahdlatul UlamaLampung mengimbau pemerintah menunda terlebih dahulu. Sebaliknya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Lampung mempersilakan jalan terus.

Baca: Kontroversi Vaksin Rubella, Bupati Sujadi Pastikan Pringsewu Bagian dari Indonesia

Baca: Imunisasi Campak Rubella, Guru SMPN 7: Mayoritas Orangtua Siswa Mengizinkan

Ketua Pengurus Wilayah NU Lampung M Mukri berharap pemerintah menyetop imunisasi rubella sampai keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pihaknya menilai, dengan keluarnya fatwa MUI, maka masyarakat tidak akan risau lagi. "Imunisasi rubella ini sebaiknya tidak dipaksakan. Harapannya, diikuti dengan aturan yang ditetapkan MUI. Sebab, lembaga itulah yang berhak mengeluarkan kode halal," kata Mukri, Jumat (3/8/2018) lalu.

Ketua ICMI Lampung M Yusuf Sulfarano Barusman memandang imunisasi rubella bisa diikuti sepanjang dianggap mendesak serta belum ada alternatif lain untuk pencegahan virus rubella. "Program imunisasi ini bisa jalan terus jika dipandang sebagai upaya untuk menghindari dampak mudharat-nya," ujar Yusuf.

"Bahkan jika memang endemik (virus rubella mewabah), maka wajib dilakukan," imbuhnya.

Pastikan Kehalalan

Sementara MUI Lampung menilai program imunisasi MR sebenarnya bertujuan baik guna melindungi kesehatan anak dari virus rubella. Hanya saja, MUI ingin memastikan kehalalan vaksin tersebut. "Yang kami persoalkan bukan programnya, tapi soal kehalalan bahan yang dijadikan sebagai alat untuk imunisasi tersebut," kata Ketua MUI Lampung KH Khairuddin Tahmid.

Pihaknya berharap Kemenkes segera berkomunikasi dengan MUI pusat terkait pengurusan sertifikasi halal. "Kalau sertifikasi halalnya diurus, saya kira masalah ini akan selesai. Dan diharapkan, hal seperti ini jangan terulang lagi ke depan," ujar Khairuddin.

Saling Koordinasi

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengimbau Dinas Kesehatan Lampung dan MUI Lampung saling berkoordinasi terkait imunisasi MR. "Ini (imunisasi rubella) kan untuk kebaikan anak-anak. Jadi, saling koordinasi saja," katanya.

Kepala Diskes Lampung Reihana melalui Humas Diskes Asih Hendrastuti memastikan tetap menjalankan program imunisasi MR. Namun demikian, Diskes Lampung tidak memaksakan jika pemkab/pemkot belum bersedia melaksanakannya.

"Tapi, perlu diketahui bersama bahwa penyakit campak dan rubella adalah penyakit yang berbahaya. Dari sampel spesimen penderita campak yang diteliti Badan Litbangkes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) Kemenkes, 60 persennya mengandung virus rubella," jelasnya. (*)

Sumber: Facebook Tribun Lampung

Videografer: Okta Kusuma Jatha

Penulis: Okta Kusuma Jatha
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved