Plt Kadis PUPR Lampung Selatan: 4 Proyek Diduga Bermasalah Masih Berjalan

Daftar Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mendalami mendalami aliran dana suap sejumlah paket proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan.

Lembaga antirasuah itu juga mendalami aset milik Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pihaknya saat ini tengah mendalami aset yang diperoleh Zainudin saat menjabat sebagai bupati Lampung Selatan.

"Kami terus mendalami terkait aset milik tersangka yang diperoleh dalam kapasitas sebagai bupati Lampung Selatan untuk kepentingan pengembangan perkara ini (fee proyek)," ungkap Febri, Kamis, 18 Oktober 2018.

Dalam persidangan dengan terdakwa Gilang Ramadhan, direktur PT Prabu Sungai Andalas, terungkap sejumlah proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan yang proses lelangnya diduga abal-abal.

Pemenang lelang juga harus menyetorkan fee 21 persen dari nilai proyek.

Anggota majelis hakim Barudin Naim dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Rabu, 17 Oktober 2018, melontarkan istilah proyek kocok bekam.

Baca: Bagaimana Nasib 21 Proyek di Lampung Selatan yang Terkait Kasus Suap Zainudin Hasan?

"Ini namanya kocok bekam. Ngapain dilakukan pelelangan. Lelangannya hanya abal-abal. Hanya bohong-bohong pelaksanaannya. Jelas ini proyeknya abal-abal," sebut Barudin dalam persidangan.

Adapun lelang 21 paket proyek abal-abal milik Gilang terbagi dalam dua tahun anggaran.

Proyek tahun 2017:

1. Peningkatan jalan sampai dengan hotmix Desa Babulang, Kecamatan Kalianda senilai Rp 1.200.000.000, dikerjakan oleh CV Karya Pakaranu

2. Peningkatan jalan hingga hotmix link Terminal Bunut, Kecamatan Sragi senilai Rp 800.000.000, dikerjakan oleh CV Graha Yudha

3. Rehabilitasi saluran irigasi DI Way Kesugihan I, Kecamatan Rajabasa senilai Rp 550.000.000, dikerjakan oleh CV Wira Bumi Perkasa

4. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Way Kuripan, Kecamatan Penengahan senilai Rp 1.048.000.000, dikerjakan oleh CV Duta Agung Persada