Video Tribun Lampung

Ternyata Pembahasan Proyek Dinas PURP Lamsel Bukan di Kantor Tapi di Rumah Kontrakan!

Pembahasan lelang proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan ternyata tidak dilakukan di kantor.

Editor: Teguh Prasetyo
TribunLampung/Hanif Mustafa
Sidang lanjutan Bupati Lampung Selatan non aktif Zainudin Hasan di Pengadilan Tipikor, Senin 7 Januari 2018 

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Pembahasan lelang proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan ternyata tidak dilakukan di kantor.

Semua proses yang berkaitan dengan lelang proyek dikerjakan di sebuah rumah kontrakan.

Hal ini diungkapkan Muhammad Saefudin, PNS Dinas PUPR Lampung Selatan, dalam persidangan lanjutan dengan terdakwa Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 7 Januari 2019. 

BREAKING NEWS - Zainudin Hasan Ngaku Baru Tahu Kalau Sekda Lampung Selatan Terima Uang Rp 50 Juta!

"Mengontrak sebuah rumah untuk mengerjakan kegiatan. Saya yang bayar kontrakan. (Uangnya) Dari Pak Syahroni," ungkap Saefudin saat dicecar pertanyaan oleh hakim ketua Mien Trisnawaty.

Saefudin mengaku hanya bertugas menelepon peserta lelang dan memasukkan data ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Selain itu, Pak Adi juga meng-input atau meng-upload. Sedang Pak Gunawan dan Ketut yang membuat penawaran," jelas dia lagi.

Saefudin mengaku bisa menelepon peserta lelang yang sudah dipersiapkan lantaran mendapat nomor dari Syahroni.

"Saya menghadap langsung ke Syahroni, dan mendapat nomor telepon dalam bentuk tulisan tangan," katanya.

BREAKING NEWS - Zainudin Hasan: Jujurlah. Saya Sudah Terdakwa Lalu Akan Dikubur Hidup-hidup!

Saefudin pun mengaku tidak mengetahui siapa saja nomor yang akan dihubunginya.

"Hanya nama pekerjaan dan nomor telepon. Banyak (nomornya), kemudian saya hubungi satu per satu," paparnya.

Mien pun menyela. "Ini (nomor) telepon punya pemilik perusahaan atau staf?" tanya Mien.

"Rata-rata hanya anak buah, pengurusnya. Saya hubungi (untuk) minta data-data perusahaan. Rata-rata mereka sudah paham. Saya minta hard copy perusahaan," tandasnya.

Hal sama dikatakan Rahmi Febria, PNS Dinas PUPR Lampung Selatan.

Dia mengakui adanya rumah kontrakan yang digunakan untuk mengerjakan lelang abal-abal tersebut.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved