Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo: Jangan Ada Bangunan di Pesisir Pantai

Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo Kunjungi Korban Tsunami di Kalianda

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo mengunjungi 90 warga Pulau Sebesi yang menghuni hunian sementara (huntara) di Wisma Atlet Kalianda, Minggu, 13 Januari 2019.

Dalam kesempatan itu, Doni sempat berdialog dengan warga Pulau Sebesi yang berada di pengungsian.

Doni juga meminta Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto untuk segera mengajukan proposal bantuan bagi warga yang terkena dampak tsunami.

• Air Laut di Sekitar Gunung Anak Krakatau Berwarna Oranye Kecokelatan, Ini Penjelasan BNPB

“Saya minta kepada bupati segera buat proposal ke BNPB untuk membantu kebutuhan mereka, seperti alat pancing, jaring, perahu, serta kebutuhan lainnya,” kata Doni.

Doni pun meninjau lokasi huntara di eks Hotel 56 Kalianda.

Ia mengecek kondisi huntara berukuran 4x6 meter persegi yang terbuat dari rangka baja ringan, dinding GRC, dan lantai semen.

Selanjutnya, mantan komandan Paspampres ini meninjau lokasi pembangunan hunian tetap di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa.

Di sana, ia melakukan peletakan batu pertama pembangunan huntara yang berlokasi di belakang SMA Negeri 1 Rajabasa.

Joni lalu menanam pohon di kawasan pesisir yang terkena dampak tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 lalu.

Doni meminta lokasi tersebut tidak lagi didirikan bangunan.

“Saya berharap lokasi di pinggir pantai ini tidak lagi didirikan bangunan. Peristiwa tsunami Selat Sunda lalu menjadi pelajaran buat kita untuk tidak mendirikan bangunan yang terlalu dekat dengan pantai,” tegas Doni.

Lebih lanjut, Doni mengatakan pentingnya penanaman pohon di pinggir pantai.

Menurutnya, jika terjadi gelombang pasang atau tsunami, air yang membawa berbagai sampah akan terhalang oleh pepohonan di pinggir pantai.

“Keberadaan pepohonan di pinggir pantai ini akan mengurangi kecepatan dan daya dorong air. Seharusnya daerah pesisir yang sangat dekat dengan pantai tidak untuk dibangun bangunan,” tegas dia.

• Pemkab Lamsel Tunggu 57 KK Warga Pesisir Kalianda Pindah ke Huntara

Muhammadiyah Bangun Huntara

Perserikatan Muhammadiyah melalui MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) siap membantu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membangun hunian sementara (huntara) bagi korban tsunami.

Roy Kasmarin dari MDMC Pengurus Daerah Muhammadiyah Lampung Selatan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Muhammadiyah, kata dia, siap membantu pemerintah menyiapkan huntara berapa pun yang dibutuhkan.

Saat ini, kata dia, MDMC sedang menyiapkan pembangunan huntara di Desa Rajabasa.

Rencananya, ada 33 KK (kepala keluarga) yang kehilangan rumahnya di Desa Rajabasa yang akan ditempatkan di huntara tersebut.

“Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mereka meminta kita dari MDMC untuk membantu membuat huntara di Desa Rajabasa. Nantinya sebagian juga akan dibuat oleh TNI AD,” kata dia, Minggu, 13 Januari 2019.

Roy mengatakan, saat ini tim MDMC sedang membersihkan lahan seluas 1.716 meter persegi di Desa Rajabasa yang nantinya dibangun huntara.

Huntara yang dibangun berukuran 3x6 meter persegi.

Nantinya akan ada akses jalan di tengah huntara dengan lebar sekitar 4 meter. Sementara jarak antar-huntara sekitar 2 meter.

“Nantinya juga akan dilengkapi dengan 4 unit kamar mandi dan WC umum bagi penghuni huntara. Untuk bahan huntaranya kita rencananya menggunakan GRC,” terang dia.

Roy menambahkan, proses pembangunan huntara di Desa Rajabasa akan melibatkan warga.

Ini sebagai upaya MDMC mengajak masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan pascatsunami Selat Sunda.

“Harapan kita, dengan ikut terlibatnya masyarakat yang terkena dampak, kegiatan ini bisa menjadi hiburan bagi mereka, dan juga bisa mendorong mereka untuk bangkit kembali,” tegas Roy. (*)