Paling Lambat Maret, Herman HN Instruksikan Penerbitan Sertifikat Tanah Masjid dan Makam

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG EKA AHMAD SHOLICHIN

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tugas khusus menanti para camat dan lurah di Bandar Lampung. Wali Kota Herman HN meminta mereka memastikan seluruh masjid, musala, dan tempat pemakaman umum di wilayah masing-masing memiliki sertifikat tanah.

"Saya kasih waktu dua minggu, harus sudah selesai," kata Herman dalam acara Sosialisasi dan Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019 di Gedung Semergou Pemkot Bandar Lampung, Jumat (1/2/2019).

Menurut Herman, tanah tempat masjid dan musala berdiri wajib memiliki sertifikat. Tujuannya agar masyarakat semakin nyaman beribadah.

"Supaya tempat ibadah lebih aman dan nyaman. Supaya tidak ada yang ganggu, tuntut sana tuntut sini soal tanah," ujarnya.

Adapun target penerbitan sertifikat tanah masjid, musala, dan TPU ini bagian dari target PTSL di Bandar Lampung. Pada 2019 ini, Pemkot Bandar Lampung menargetkan PTSL sebanyak 14.600 sertifikat.

"Tahun ini juga (target penerbitan sertifikat tanah masjid, musala, dan TPU). Paling lambat Maret harus sudah selesai," tegas Herman lagi.

Mengenai PTSL 2019, Kepala Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung Ahmad Aminullah menjelaskan, hampir semua target di 20 kecamatan se-Bandar Lampung telah terdata.

"Tahun ini, targetnya 14.600 PTSL. Sebelumnya, 2018, yang sudah PTSL lebih kurang 7.600," kata Ahmad saat sosialisasi. "Hampir seluruh wilayah Bandar Lampung, dari 20 kecamatan, sudah terdata. Sifatnya yang sporadik," imbuhnya.

Ahmad mengungkapkan, PTSL merupakan upaya menyertifikatkan tanah untuk kesejahteraan warga. Dengan tanah yang telah bersertifikat, jelas dia, maka masyarakat secara tidak langsung mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya.

"Dengan penyertifikatan ini, bisa mengubah perekonomian masyarakat. Bisa jadi bahan (modal) untuk usaha," ujarnya.

Menengah ke Bawah

Adapun peruntukan PTSL adalah warga ekonomi menengah ke bawah. Dalam pelaksanaannya, khususnya pendataan, BPN Bandar Lampung akan bekerjasama dengan camat, lurah, RT, dan kelompok masyarakat (pokmas).

"Kami bekerjasama dengan camat, lurah, RT, dan pokmas dalam pendataan. Kami (BPN) hanya melakukan koordinasi. Dari mereka lah kami mendapatkan informasi mengenai peserta yang akan mengikuti PTSL," papar Ahmad.

Terkait pembiayaan, Ahmad menyebut, hal itu sudah diatur melalui anggaran negara. Mulai dari proses pengukuran hingga pembuatan sertifikat.

"Tapi, di tingkat masyarakat, ada yang namanya butuh administrasi, yang menjadi tugas tim di kelurahan dan RT. Kemungkinan itu tidak begitu berat," kata Ahmad. "Ketika kami melakukan sertifikasi secara perorangan, biayanya banyak. Belum ongkos wara-wirinya."

Pihaknya pun berharap antara warga dengan RT dan pokmas saling memahami terkait hal tersebut.

"Hanya di lapangan, untuk beli materai, fotokopi. Mohon masyarakat memahami. Jangan melihat yang negatifnya saja. Lihat bagaimana sumbang tenaga mereka (RT dan pokmas) untuk masyarakat mendapatkan sertifikat," tandas Ahmad.

Uang Kesejahteraan Marbot

Kabar gembira bagi marbot atau juru jaga masjid dan musala. Pemkot Bandar Lampung melalui dinas sosial akan terus mengalokasikan uang kesejahteraan.

Kepala Seksi Kesejahteraan Keagamaan Dissos Bandar Lampung Sriwati menjelaskan, pemkot mengalokasikan dana kesejahteraan untuk 300 marbot setiap tahun.

"Sebanyak 300 orang itu berbeda-beda setiap tahunnya. Kami anggarkan untuk marbot di seluruh masjid dan musala yang ada. Jumlah uang kesejahteraan setiap orang pernah Rp 500 ribu, Rp 1 juta, dan yang paling tinggi Rp 1,5 juta pada 2017 dan 2018," katanya.

Tak hanya marbot masjid dan musala, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di Bandar Lampung juga mendapatkan dana bantuan operasional. Nilainya Rp 1,5 juta per tahun.

"Ada 100 TPA yang dapat per tahun. Bantuan itu untuk melengkapi sarana dan prasarana. Seperti buku iqra, meja, kipas angin," ujar Sriwati.