Dipanggil Tak Pernah Datang, Satu Orang PNS Lampung Utara Dipecat

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,KOTABUMI - Sebanyak tujuh orang aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendapat sanksi.

Dari ketujuh ASN tersebut, satu diantaranya dikenai sanksi pemecatan.

Inspektur Lampung Utara Mankodri mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) yang dipecat merupakan staf di Kecamatan Kotabumi Utara.

"Yang bersangkutan tidak masuk kerja lebih dari 46 hari," ujar Mankodri tanpa mau menyebutkan identitas ASN tersebut, Senin (4/2).

Menurut dia, pihaknya sudah memanggil ASN itu untuk diperiksa, namun tidak pernah datang.

"Karena tidak kooperatif dan sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat, maka diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat," jelasnya.

• Tommy Soeharto Tak Sengaja Selamatkan Ayahnya dari Sasaran Pembunuhan dengan Racun Tikus

Selain pemecatan, Mankodri mengatakan, pihaknya juga menjatuhkan sanksi berat terhadap salah satu pejabat di lingkungan pemkab.

Sanksi tersebut berupa pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya.

Pelanggarannya pun serupa yaitu tidak masuk kerja selama lebih dari 46 hari.

Memang pelanggaran tidak masuk kerja selama berhari-hari adalah jenis pelanggaran yang sering dilakukan ASN.

Gara-gara hal ini, tutur Mankodri, ada lima ASN lain yang juga kena sanksi.

Rinciannya satu ASN terkena sanksi ringan berupa teguran dan empat ASN dikenai sanksi sedang.

Bentuknya hukumannya berupa penundaan gaji berkala dan kenaikan pangkat 1 tahun.

"Mereka tidak masuk berhari-hari tapi masih dalam batas toleransi dan tidak termasuk pelanggaran berat," ucap Mankodri.

Untuk meminimalisasi tindakan indisipliner para ASN, Inspektorat bersama Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta tim gerakan disiplin nasional akan terus mengimbau ASN untuk disiplin.

Bahkan, kata Mankodri, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terus melakukan pemantauan di setiap SKPD.

"Kami tidak main-main dalam disiplin. Jelas di peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 ada sanksinya, berupa ringan, sedang dan berat," jelas dia.

Di tahun 2019, Inspektorat masih memproses dua ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Namun Menurut Mankodri, keduanya masih dalam proses pemeriksaan. "Kami belum bisa memastikan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada mereka," katanya.

Ketua DPRD Lampung Utara, Rachmat Hartono, meminta pemerintah kabupaten terus melakukan pembinaan kepada ASN. Ini untuk meminimalisasi pegawai yang malas kerja.

"Semua kepala SKPD harus selalu memotivasi bawahan untuk aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara," ujarnya.