Tribun Metro
Pemkot Perkirakan Lelang Jabatan Eselon II Dilaksanakan Maret
Pemkot Metro menunggu hasil assesment beberapa pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu, sebagai persiapan lelang jabatan tinggi pratama
Penulis: Indra Simanjuntak | Editor: soni
Pemkot Perkirakan Lelang Jabatan Eselon II Dilaksanakan Maret
Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menunggu hasil assesment beberapa pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu, sebagai persiapan lelang jabatan tinggi pratama.
Sekretaris Kota (Sekkot) Metro Nasir AT mengatakan, beberapa waktu Pemkot telah melaksanakan assesment yang diikuti sekitar 76 pejabat eselon II. Namun, hasilnya hingga saat ini belum keluar.
"Memang assesment sudah dilaksanakan. Sekarang kita tinggal menunggu hasil itu. Nah, setelah hasilnya keluar, mana yang perlu ditempatkan, ada yang kosong ya kita lelang," ungkapnya, Minggu (17/2).
• DPRD Metro: Lelang Jabatan Pemkot Harus The Right Man In The Right Place
Ia mengaku, belum bisa memastikan kapan waktu dilaksanakannya lelang jabatan. Namun, diharapkan pada Maret mendatang atau sebelum pemilu April sudah terlaksana seleksi terbuka.
"Lebih cepat kan lebih baik. Kalau bisa sebelum Pemilu kan. Tapi kalau sudah terbentur, ya apa boleh buat," imbuhnya.
Sebelumnya, Pemkot Metro berencana lelang jabatan pada November 2018 untuk mengisi kekosongan lima eselon II yang pensiun. Seleksi terbuka bagi seluruh ASN se-Provinsi Lampung. Namun, akhirnya ditunda.
Wali Kota Achmad Pairin mengatakan, empat jabatan kepala dinas yang kosong diisi pada April sekaligus dengan rolling jabatan. "Kan ketentuan roling jabatan sudah diatur harus mencapai dua tahun. Makanya akan diseragamkan sekalian, April itu," ujarnya beberapa waktu lalu.
• Isi Lima Pejabat Pensiun, Bulan Depan Pemkot Lelang Jabatan
Sementara untuk jabatan yang kosong saat ini, Pairin menjelaskan, telah diisi dengan pelaksana tugas (Plt). Adapun satker yang diisi Plt adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan.
Ketua Komisi I Basuki meminta pemerintah dalam menempatkan pejabat harus dilakukan secara profesional dan transparan, serta sesuai dengan kebutuhan maupun latar pendidikan dan pengalaman.
"Supaya target yang ditentukan dalam visi misi daerah bisa lebih cepat tercapai. Makanya the right man in the right place. Karena suatu tim akan bergerak lebih cepat kalau paham yang dikerjakan," bebernya.(dra)