Tribun Bandar Lampung
Demo HMI Cabang Bandar Lampung di Kantor BBWSMS Berujung Bentrok, Ada Korban Luka-luka
HMI Bandar Lampung bentrok dengan pegawai Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
Penulis: hanif mustafa | Editor: wakos reza gautama
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terjadi kerusuhan di Kantor Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Bandar Lampung, Rabu 20 Februari 2019.
Informasi yang dihimpun, kerusuhan ini berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung.
Aksi makin memanas saat peserta demonstrasi tidak dapat bertemu dengan pimpinan Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
Massa pun memaksa masuk, aksi dorong mendorong pun tak terelakkan hingga memecahkan kaca dan jatuh satu korban.
Kapolsek Telukbetung Selatan Kompol Yana membenarkan atas peristiwa ini.
"Ya benar, kejadian sekitar pukul 14.30 wib," ungkapnya.
• Lowongan Kerja di PT PELNI (Persero), Tersedia 3 Lowongan, Cek di Sini Persyaratannya
Kata Yana, keributan ini terjadi antara antara massa pengunjuk rasa dengan pegawai Balai Besar.
Yana menduga kerusuhan dipicu dari aksi provokasi oleh pihak pegawai balai besar (security).
"Jadi pihak pegawai ini mencoba mendorong massa, tapi pengunjuk rasa tidak terima dengan dorongan tersebut," jelasnya.
"Kemudian pengunjuk rasa mencoba untuk memukul secara beramai-ramai terhadap security tersebut," imbuhnya.
Akibat keributan yang terjadi, kata Yana, mengakibatkan jatuh satu korban dari pihak Pegawai kantor Balai besar.
"Korban alami pecah kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit, kemudian satu unit kaca depan kantor mengalami kerusakan," tandasnya.
Salah Alamat
Pejabat Penyidik Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR Yusen Kaisalin mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan kader HMI salah alamat.
"Jika mengacu surat, masalahnya bukan dalam ranah kami itu rerkait validasi pembebasan lahan," ujarnya.