Kasus Suap Lampung Selatan

BREAKING NEWS - Anggota DPRD Bandar Lampung Wahyu Lesmono Mengaku Minta Proyek Lewat Agus BN

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Wahyu Lesmono mengaku minta paket proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan.

BREAKING NEWS - Anggota DPRD Bandar Lampung Wahyu Lesmono Mengaku Minta Proyek Lewat Agus BN
Tribun Lampung/Hanif Mustafa
Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Wahyu Lesmono (belakang, pakai batik) menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR Lampung Selatan dengan terdakwa Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 4 Maret 2019. Dalam sidang, Wahyu mengaku minta proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan. 

BREAKING NEWS - Anggota DPRD Bandar Lampung Wahyu Lesmono Mengaku Minta Proyek Lewat Agus BN

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Wahyu Lesmono mengaku minta paket proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan.

Hal itu diungkapkan Wahyu Lesmono dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR Lampung Selatan dengan terdakwa Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 4 Maret 2019.

Kepada majelis hakim, Wahyu mengaku mendapatkan paket proyek selama dua tahun berturut-turut, yakni periode 2017 hingga 2018.

BREAKING NEWS - Bangun Masjid Rp 10,7 Miliar, PT Lasmi Hidayat Tak Bayar Fee Proyek Sepeser pun

"Tahun 2017 dan 2018," ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, proyek itu didapatkan melalui Agus Bhakti Nugroho.

"Saya sampaikan (ke Agus BN), 'Bisa gak dapat pekerjaan?'," ungkap Wahyu.

"Kalau bicara dengan beliau (Zainudin Hasan) gak pernah soal proyek. Tapi masalah partai," tambahnya.

Wahyu meminta paket proyek melalui Agus BN lantaran dekat dengan Hermansyah Hamidi, Kadis PUPR Lampung Selatan saat itu.

"Di benak saya, beliau (Agus BN) dekat dengan Hermansyah Hamidi. Kalau Pak Zainudin kan sudah jelas satu partai," kata Wahyu.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto pun menyela.

"Dan jawaban Agus Bhakti Nugroho?" tanya jaksa.

"Temui saja Pak Herman. Dan, saya menyampaikan ke Pak Herman, 'Bisa gak kita bekerja di Lampung Selatan?'," kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan, pada tahun 2017 ia mendapatkan paket proyek senilai Rp 6,4 miliar.

"Dan paketnya kurang lebih ada 11. Tahun 2018 dapat proyek senilai Rp 7,5 miliar. Itu ada sembilan pekerjaan," katanya lagi.

Menariknya lagi, Wahyu mengaku tidak memiliki badan usaha untuk mendapatkan paket-paket proyek tersebut.

BREAKING NEWS - Gaji Gatoet Rp 3,162 Miliar Selaku Komisaris Diduga Mengalir ke Zainudin Hasan

"Jadi saya melalui teman-teman pengusaha Bandar Lampung," tuturnya.

"Memang memberi fee berapa?" tanya anggota majelis hakim Mansyur Bustami.

"Kalau 2017 diminta Pak Herman sekitar Rp 1,4 miliar. Kalau persentase itu 20 persen, yang menentukan kepala Dinas PUPR," jawab Wahyu.

Wahyu mengatakan, uang fee proyek tersebut diserahkan kepada Agus BN.

"Kalau tahun 2018 gak ada fee. Hanya, Pak Anjar (Kadis PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara pengganti Hermansyah Hamidi) minta uang saat sebelum proyek dimulai dari uang Rp 750 juta. Itu antara bulan 3 hingga 4 tahun 2018," tuturnya.

Tak Pernah Setor Fee

Ardi Gunawan, direktur PT Lasmi Hidayat, menegaskan, pihaknya tidak pernah menyetorkan fee sepeser pun atas tiga paket pekerjaan yang dikerjakan.

Hal ini dikatakan Ardi saat memberi kesaksian dalam persidangan lanjutan perkara dugaan suap proyek Dinas PUPR Lampung Selatan dengan terdakwa Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan.

"Saya dapat tiga item pekerjaan tahun 2018. Pertama renovasi masjid, kemudian pembangunan pagar masjid, dan gedung BPKAD," terang Ardi dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 4 Februari 2019.

 BREAKING NEWS - Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan Belikan Mobil Mewah untuk Sang Istri

Ardi menambahkan, dalam paket renovasi masjid, ia mendapat pagu anggaran Rp 9,8 miliar.

Itu belum termasuk pembangunan pagar masjid senilai Rp 960 juta.

Kemudian paket ketiga pembangunan gedung BPKAD senilai Rp 4,8 miliar.

"Saya memperoleh melalui LPSE, dan menggunakan bendera yang berbeda," tegasnya.

Anggota majelis hakim Mansyur Bustami pun menyela.

"Berapa fee yang dibayar?" tanya Mansyur.

"Saya gak pakai fee," jawab Ardi.

"Yang bener?" tanya ulang Mansyur.

 Zainudin Hasan Terancam Tak Bisa Dampingi Istri Melahirkan

"Serius, Pak. Kan kronologi awal sudah saya sampaikan pada persidangan lalu (dalam persidangan Agus BN dan Anjar Asmara). Pak Anjar datang saat saya sedang melakukan perbaikan masjid di Bandar Lampung, dan dia minta bantuan dan akhirnya saya yang ngerjakan pekerjaan di Lampung Selatan," terangnya.

Tak percaya begitu saja, Mansyur kembali menyela.

"Ini berbicara kenyataan. Masak gak ada fee?" ujar Mansyur.

"Karena dari awal sudah saya bilang, ini gedung masjid. Saya gak mau ada commitment fee. Karena ini masjid, Pak," tandasnya.  (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved