Pejabat-pejabat di Lampung Gelar Rapat Usai Ada yang Mengadu ke Jokowi hingga Pingsan, Ini Hasilnya

Pejabat-pejabat di Lampung Gelar Rapat Usai Ada yang Mengadu ke Jokowi hingga Pingsan, Ini Hasilnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Para pejabat di Lampung menggelar rapat setelah seorang ibu mendadak mengadu ke Presiden Jokowi saat kunjungan ke Lampung Selatan beberapa waktu lalu.

Para pejabat yang menggelar rapat untuk menindaklanjuti pengaduan seorang ibu kepada Presiden Jokowi adalah Kepala BPN Lampung Selatan Sismanto, Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan, Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Ade Suherman.

Juga hadir Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Sri Indarti, Komandan Kodim 0421 Letkol Kav Robinson Oktavianus Bassie, Plt Kepala Bina Pemerintahan M Ali.

Ada pula Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Priyanto Putro.

Rapat digelar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan menggelar rapat bersama unsur Forkopimda, Rabu, 13 Maret 2019.

Rapat membahas persoalan ganti rugi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Rapat membahas masalah sengketa lahan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

Sengketa lahan ini sempat viral lantaran seorang warga mengadu langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Kepada Jokowi, warga bernama Nur Halimah itu mengaku belum mendapatkan pembayaran ganti rugi atas lahannya yang terkena dampak pembangunan Tol Lampung.

Kepala BPN Lampung Selatan Sismanto mengatakan, lahan yang diadukan oleh istri Mariyadi itu merupakan lahan garapan yang secara sah dimiliki orang lain dengan bukti kepemilikan sertifikat.

Lahan seluas 4.686 meter persegi itu memiliki lima sertifikat.

Ada tiga orang yang tercatat memiliki lahan tersebut, yakni Caojin dua sertifikat, Leni dua sertifikat, dan Kramadi satu sertifikat.

Sedangkan Maryadi hanya berpegang pada surat sporadik.

"Untuk yang masuk ke lahan milik Leni dan Caojin sudah diberikan ganti ruginya ke pemilik. Sedangkan yang masuk dalam lahan sertifikat milik Kramadi belum.

Karena masih sengketa di Pengadilan Negeri Kalianda," ujarnya.

Sedangkan ganti rugi untuk tanam tumbuh padi tidak ada.

Karena saat tim appraisal melakukan pengecekan di lapangan, padi sudah dipanen.

Kepala PN Kalianda Ade Suherman menegaskan, proses ganti rugi lahan Tol Lampung sudah selesai.

"Apabila ada pihak, termasuk Ibu Nur Halimah, merasa berhak atas tanahnya, silakan ajukan ke pengadilan dengan cara gugatan. Nanti pengadilan akan memproses.

Sehingga nanti akan ada sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap siapa pemilik lahan. Apabila sudah ada putusan, silakan ambil uang tersebut," kata dia.

Menurut Ade, sebelumnya sempat ada pengajuan perkara terkait lahan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar yang disengketakan oleh kelompok-kelompok tertentu menghadapi kelompok lainnya.

Namun, berkas ajuan itu dicabut sehingga tidak diproses.

"Saran saya, silakan diproses hukum sampai tuntas. Sehingga tidak menimbulkan polemik, tidak menimbulkan seolah-olah negara tidak hadir dalam perkara ini."

"Tidak usah mencari jalur yang lain, karena ini sudah selesai. Dan jajaran Forkopimda pun bersama-sama membahas untuk mencari solusi," ucapnya.

Dia mengatakan, kelompok yang sempat mencabut gugatan sebagian juga telah mengajukan gugat kembali ke pengadilan.

Tetapi pihak Nur Halimah atau Maryadi belum mengajukan gugatan kembali.

"Memang sempat ada pengajuan gugatan bersama 26 orang lainnya terhadap tujuh sertifikat khusus di Desa Tanjungsari Nomor 49 Tahun 2017 dengan nilai titipan Rp 21 miliar."

"Namun telah dicabut. Intinya, selama belum ada putusan, uang itu tetap akan ada di situ (pengadilan)," terangnya.

Sementara itu, Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan meminta pihak-pihak yang bersengketa mengajukan proses hukum ke pengadilan.

"Uangnya sudah ada di pengadilan. Tidak ada istilah warga yang tidak mendapatkan ganti rugi. Bagi yang bersengketa, silakan diselesaikan melalui pengadilan."

"Siapa yang nantinya ditetapkan secara hukum pemilik yang sah, maka berhak mengambil ganti rugi yang sudah dititipkan di PN," ujarnya.

Kronologi seorang ibu mengadu ke Jokowi

Seorang ibu asal Lampung Selatan bernama Nur Halimah sempat mengadukan soal pembebasan lahan jalan tol yang belum ia terima ke Presiden Jokowi.

Nur Halimah sampai pingsan saat berusaha menemui Jokowi di acara peresmian Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung, Jumat 8 Maret 2019.

Usai bertemu Jokowi di Resto Siang, Bandar Jaya, Lampung Tengah, pada hari yang sama, Nur Halimah mengaku permasalahannya sudah beres.

Nur membenarkan bahwa ia  menyampaikan masalah ganti rugi pembebasan lahan akibat pembangunan tol.

Namun, ia menyebut masalahnya sudah selesai sehingga ia enggan memberi penjelasan lebih jauh kepada awak media.

"Sudah disampaikan semua ke Pak Jokowi di dalam tadi, sudah beres," kata dia.

Nur datang ke Resto Siang ditemani suami dan anaknya.

Jokowi yang saat itu baru saja usai santap siang langsung berbincang dengan Nur.

Kepala Negara ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Sementara Nur seorang diri. Suami dan anaknya menunggu dari luar ruangan.

Pertemuan itu berlangsung tertutup dari awak media.

Tak terdengar apa yang diperbincangkan.

• Ibu Tiga Anak Nekat Bakar Diri hingga Tewas, Ini Temuan Terbaru Polsek Pringsewu Kota

Menerobos Paspampres

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ibu yang menerobos panggung peresmian tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Jumat 8 Maret 2019.

Ibu itu bernama Nur Halimah, warga kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan.

Setelah bertemu Jokowi di lokasi persemian, Nur Halimah kemudian datang ke Resto Siang, Bandar Jaya, Lampung Tengah, restoran tempat Jokowi dan rombongan santap siang.

Ia datang ditemani suami dan anaknya.

Jokowi yang saat itu baru saja usai santap siang langsung berbincang dengan Nur.

Kepala Negara ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Sementara Nur seorang diri. Suami dan anaknya menunggu dari luar ruangan.

Pertemuan itu berlangsung tertutup dari awak media.

Tak terdengar apa yang diperbincangkan.

Usai bertemu Jokowi, Nur membenarkan bahwa ia hendak menyampaikan masalah ganti rugi pembebasan lahan akibat pembangunan tol.

Namun, ia menyebut masalahnya sudah selesai sehingga ia enggan memberi penjelasan lebih jauh kepada awak media.

"Sudah disampaikan semua ke Pak Jokowi di dalam tadi, sudah beres," kata dia.

Nur Halimah sebelumnya nekat menerobos pengamanan Paspampres dan naik ke panggung peresmian Jalan Tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.

Ia langsung duduk bersimpuh di hadapan Presiden Joko Widodo dan curhat soal masalah pembebasan lahan miliknya.

Jangan Lupa Subscribe Channel Video Tribunlampung.co.id di bawah ini:

Hal itu terjadi saat Jokowi meresmikan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Jumat pagi tadi.

Jokowi pun menundukkan badannya untuk mendengar curahan hati ibu tersebut.

Kepala Negara lalu meminta ibu itu berdiri, namun ia tetap duduk sambil terus berbicara.

Akhirnya asisten ajudan Presiden, Syarief, membantu mengangkat ibu itu.

Namun ibu itu justru jatuh pingsan dan akhirnya diangkut ke tenda di samping panggung.

Saat diwawancarai wartawan usai acara, Jokowi mengaku bahwa ibu itu curhat mengenai pembebasan lahannya yang masih bermasalah. Jokowi mengaku akan menindaklanjuti keluhan ibu itu.

"Ya saya cek segera. Ya biasa, sebuah pekerjaan besar seperti ini pasti ada yang tercecer satu dua. Yang paling penting setelah ini segera diselesaikan,” kata Jokowi.

Lima hari setelah mengadu langsung ke Presiden Jokowi, ibu yang bernama Nur Halimah dihampiri kabar buruk.

Seperti diketahui, ketika meresmikan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Jumat 8 Maret 2019 lalu, Nur Halimah menerobos penjagaan Paspampres untuk mengadukan nasibnya.

Sang ibu mengadu ke Jokowi belum menerima ganti rugi lahan yang dipakai untuk jalan tol.

Jokowi pun meminta agar jajaran terkait menyelesaikan permasalahan itu.

Proses penyelesaian pun sudah dilakukan pihak-pihak terkait dengan melakukan pertemuan, Rabu (13/3/2019).

Namun untuk Nur Halimah, ternyata tidak akan mendapatkan uang ganti rugi.

(Tribunlampung.co.id/Dedi Sutomo)