Tak Terima Anggota Brimob yang Gugur di Papua Dihina, Netizen Ramai-ramai Ungkap Sosok Remaja Ini

Berbekal kekuatan yang lebih memadai, Bambang Soesatyo juga mendorong dilakukannya eskalasi operasi. 

''Setelah tewasnya sejumlah prajurit TNI dan warga sipil, diperlukan respons yang lebih tegas dan terukur. Karena itu, operasi yang lebih ofensif tampaknya sangat diperlukan untuk menumpas gerakan KKB di Nduga dan sekitarnya," ujar Bambang melalui keterangannya, Jumat (8/3/2019).

Apalagi, dari kronologi peristiwa kontak senjata Kamis kemarin, terkesan bahwa kekuatan KKB tidak bisa danggap remeh.

Kelompok kriminal bersenjata masih mampu memberi perlawanan dan mengganggu proses evakuasi ketika helikopter yang akan mengangkut prajurit TNI yang gugur masih ditembaki KKB.

Selain itu, kemampuan KKB membawa lari jenazah rekan mereka yang tewas juga membuktikan kekuatan KKB. Mereka memiliki markas dan tempat-tempat persembunyian di Nduga.

"Operasi yang lebih ofensif diperlukan untuk menjangkau dan menemukan tempat-tempat persembuyian KKB," kata Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Selain memperkuat moral prajurit TNI, operasi yang lebih ofensif secara tidak langsung akan meningkatkan aspek pengamanan proses pembangunan infrastruktur di Nduga. 

Pembangunan di Papua hendaknya tidak boleh dihambat oleh gerakan KKB. Ketua DPR juga berharap keluarga dari tiga prajurit yang tewas di Nduga itu tabah menghadapi musibah ini.

"Selain penghormatan kepada ketiga prajurit yang tewas, negara melalui TNI hendaknya memberi penghargaan dan apresiasi kepada keluarga yang ditinggalkan," pungkas Legislator Partai Golkar itu. 

Presiden Joko Widodo mengakui anggota TNI-Polri tidak mudah memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua.

Menurut Jokowi, yang pernah ke Nduga, medan di sana dipenuhi hutan belantara dan menyulitkan pengejaran KKB pimpinan Egianus Kogoya.

"Tidak mudah bagi TNI-Polri untuk mengejar dan menyelesaikan ini, tidak mudah karena medannya betul-betul sangat berat dan hutan belantara," kata Jokowi kepada wartawan di sela kunjungan kerjanya di Lampung Selatan, Jumat (8/3/2019).

Menurut Jokowi, sejak terjadinya penembakan kepada anggota TNI dan pekerja Trans Papua, ia sudah memerintahkan untuk mengejar pelaku dengan harapan kejadian penembakan tidak terulang kembali.

"Sudah saya perintahkan sejak peristiwa yang pertama dulu, untuk dikejar, diselesaikan tetapi kita harus tahu, yang namanya Nduga medannya bukan sesuatu yang gampang," kata Kepala Negara.

Operasi non-tempur, kata Panglima, bisa menjadi pilihan dalam pemberantasan gerakan separatisme.

"Dalam operasi di Papua, kita melaksanakan dua operasi, yakni operasi kinetik (operasi tempur) dan operasi non-kinetik (operasi non-tempur)," kata Panglima TNI, kepada Antara TV, seperti dikutip Antara, Jumat (8/3/2019).

Operasi non-tempur, kata Panglima, bisa dilakukan dengan kegiatan dalam rangka upaya merebut hati masyarakat setempat. Misalnya, TNI harus bisa berperan untuk membuat membuat masyarakat tenang dan nyaman.

"Rasa aman dan nyaman ini akan menjadi virus kepada mereka semua yang memiliki niat untuk memberontak," katanya lagi.

Menurut Panglima, operasi non-tempur ini bisa dilakukan dengan kegiatan bakti sosial, kegiatan kesehatan, penyuluhan pertanian dan lainnya.

Namun demikian, TNI tetap bersiap untuk melaksanakan operasi tempur bila diperlukan. Hadi mengakui hingga kini masih terjadi gangguan keamanan dalam upaya pembangunan infrastruktur Trans Papua.

Sementara TNI memiliki kewajiban untuk membantu mengamankan pembangunan tersebut.

Infrastruktur yang dibangun di wilayah Papua membutuhkan pengerjaan khusus, sehingga Presiden Joko Widodo meminta TNI untuk membantu proses pembangunan di provinsi itu.

"TNI memiliki kemampuan untuk mengamankan dan memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur, karena TNI memiliki batalion zeni konstruksi dan zeni tempur," ujarnya pula. (*)

Artikel ini dikompilasi dari kompas.com dan facebook Komunitas Cinta Polri