Tribun Bandar Lampung

Soal Pajak, Pemkot Bandar Lampung Belum Bisa Akses Database 9 Hotel

Pemkot Bandar Lampung belum bisa mengakses secara realtime database sembilan hotel.

Soal Pajak, Pemkot Bandar Lampung Belum Bisa Akses Database 9 Hotel
Tribunlampung.co.id/Eka Ahmad Sholichin
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Bandar Lampung Yanwardi memberi keterangan kepada awak media, Senin (25/3/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemkot Bandar Lampung belum bisa mengakses secara realtime database sembilan hotel. Ini terkait operasional tapping box (alat rekam transaksi) yang terpasang di hotel-hotel tersebut.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Bandar Lampung Yanwardi mengungkapkan hal itu usai rapat terkait pemberian akses langsung database wajib pajak, Senin (25/3/2019).

Menurut Yanwardi, masih ada persoalan antara vendor pihak hotel dengan vendor pihak pemkot.

"Di antara vendor, punya hak paten. Jadi, vendor pemkot harus bayar ke vendor hotel. Harus ada biaya, itu masalahnya. Sementara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan, yang menanggung biaya adalah pihak hotel," terangnya.

Dari rapat tersebut, pihaknya akan mengirim surat untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak hotel.

"Kami juga akan menyampaikan ke KPK. Di daerah lain tidak ada pembayaran seperti itu. Kok di sini ada? Itu yang jadi pertanyaan," kata Yanwardi.

Ia menjelaskan, akses langsung terhadap database pihak hotel penting sebagai bentuk transparansi wajib pajak.

"Pihak hotel pada prinsipnya menyatakan laporannya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi, kalau tidak bisa dipantau langsung, tentu akan ada kecurigaan. Baik dari KPK maupun pemerintah," ujarnya. (Tribunlampung.co.id/Eka Ahmad Sholichin)

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved