Menhub Lempar Handuk, Menko Perekonomian Bantu Turunkan Harga Tiket Pesawat. Segera Panggil Maskapai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TRIBUN - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi "lempar handuk" terkait harga tiket pesawat yang tidak mau turun.

Ia pun menyerahkan permasalahan mahalnya harga tiket tersebut ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

"Kami akan mengambil alih seluruh permasalahan mengenai tiket pesawat. Kami diminta Kementerian Perhubungan untuk turut membantu menurunkan harga tiket yang saat ini masih tinggi," ujar Darmin di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Sebagai tindak lanjut atas permintaan tersebut, Darmin berencana memanggil Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga beberapa maskapai seperti Garuda Indonesia untuk duduk bersama.

Tingginya harga tiket pesawat menjadi keluhan masyarakat belakangan ini.

Meski pemerintah sudah berkali-kali mengimbau maskapai untuk menurunkan tarif, namun fakta di lapangan harga tiket masih tetap tinggi.

Sementara momen mudik Lebaran sudah semakin dekat.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan rapat koordinasi lagi khusus untuk membahas tiket pesawat.

• Promo Tiket Pesawat Murah Hingga 70% di Traveloka, Cek Syaratnya

Menko Darmin yang akan bertindak sebagai pimpinan rapatnya.

"Kami menyerahkan kepada Kemenko Perekonomian. Jadi mengenai jangka waktu, apa yang akan kami lakukan, Pak Menko (Darmin) sepakat untuk ambil bagian dalam mengatur ini," katanya.

Sejak November 2018-Maret 2019, harga tiket pesawat terus menyumbangkan inflasi karena harganya yang tinggi.

Hal ini menurut BPS merupakan fenomena yang tidak biasa.

Sebab biasanya, sumbangan harga tiket pesawat ke inflasi hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu saja, misalnya jelang Lebaran atau akhir tahun.

Budi menjelaskan, dirinya melaporkan ke Darmin soal harga tiket pesawat yang masih mahal karena kemarin ada rapat koordinasi terkait kesiapan pemerintah menyambut musim mudik Lebaran 2019.

Di dalam rapat itu, lanjut Budi, Darmin ingin membantu menyelesaikan masalah harga tiket pesawat.

Pasalnya, masalah mahalnya tiket pesawat dinilai perlu diselesaikan oleh pemerintah karena bisa berdampak kepada melonjaknya laju inflasi.

“Pada dasarnya kita ini kan mau mudik lebaran, kemarin itu rapat, Pak Darmin tanya semuanya. Saya laporkan keadaannya tiket belum turun. Oleh karenanya, Pak Darmin bilang 'nanti saya ikut menyelesaikan'” kata Budi, Jumat (26/4/2019).

• Promo Harga Tiket Pesawat Tahun 2019 di Tiket.com, Masukkan Kode Promo Dapat Diskon hingga 30 Persen

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan, rapat khusus mengenai tiket pesawat tersebut akan digelar Senin pekan depan.

Ia memastikan, rapat khusus tersebut akan mempertemukan Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dan maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia.

"Kami harapkan nanti ada stabilitas dari harga tiket Garuda yang mungkin dirasakan (masih tinggi) seperti sekarang ini," kata dia.

"Kami sudah membicarakan tadi perlu ada aturan yang jelas mengenai batas atas dan batas bawah itu supaya dipatuhi," ujar Darmin, mantan Gubernur Bank Indonesia.

"Karena biasanya jelang Idul Fitri dia naik lagi. Jadi nanti dari Kemenhub akan menjelaskan secara lebih rinci," sambung dia.

Stok Pangan

Di sisi lain, pemerintah memastikan kebutuhan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Ramadan dan Lebaran, dalam kondisi aman.

Darmin Nasution mengatakan, perkembangan inflasi Ramadan dan Idul Fitri dalam dua tahun terakhir menurun, inflasi volatile food lebih terkendali, termasuk harga beras yang tidak lagi mengalami inflasi.

Ia berharap, Bulog dapat menjaga ketersedian stok dan stabilisasi beberapa harga pangan seperti beras, minyak goreng, daging, gula, bawang merah, bawang putih, serta cabai merah.

• Tarif Batas Bawah Tiket Pesawat Ekonomi Naik Jadi 35 Persen, Ini Hitungannya

"Bulog juga diharapkan mengambil peran dalam menstabilkan harga, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan dua sisi, baik produsen maupun konsumen," papar Darmin.

Selain itu, Bulog juga perlu memperhatikan pembangunan gudang-gudang di daerah yang terdapat surplus komoditasnya agar daerah-daerah yang defisit, harganya bisa dikendalikan di tingkat konsumen tanpa mengorbankan harga di tingkat produsen.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), M Fanshurullah Asa menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2019 ini.

Menurutnya, posko nasional tersebut akan berkoordinasi dengan stakeholders bidang energi dan berkomunikasi dengan petugas lapangan dan badan usaha.

Tidak hanya itu, Posko nasional ini lah yang akan memonitoring lapangan, baik sebelum maupun sesudah Idul Fitri 2019, di wilayah rawan kemacetan, wilayah rawan pasokan, monitoring obvitnas dan wilayah rawan bencana, serta monitoring berita dari berbagai sumber yang kredibel.

Tercatat, stok BBM saat ini masih dalam batas aman dan terkendali. Premium memiliki ketahanan stok (27 hari), Pertalite (21 hari), Pertamax (20 hari), Pertamax Turbo (38 hari), Solar/Bio (24 hari), Pertamina Dex (47 hari); Avtur (28 hari). Sementara itu, stok LPG normal, 363 ribu Metric Ton yang mampu memenuhi kebutuhan untuk 18 hari.

“Secara keseluruhan, kesiapan sektor ESDM aman dan terkendali. Mulai dari stok BBM Pertamina dan badan usaha lain, stok LPG, maupun kondisi kelistrikan,” tuturnya. 

• Akibat Mahalnya Harga Tiket Pesawat, Ada Usaha Tour and Travel di Bandar Lampung Puasa Jual Tiket

Laba Garuda Rp 11.33 Miliar

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun 2018 meraup laba bersih 809,85 ribu dolar AS atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000).

Laporan laba tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun demikian masih ada yang menganggap terjadi kejanggalan.

"Kita perusahaan publik itu kan harus di-approve di OJK, sebelum kita RUPS kemarin itu OJK sudah harus menyetujui bahwa laporan keuangan kita itu benar dan memang bisa diterima dan itu sudah dilakukan," kata Rini ditemui di Purwakarta, Jumat (26/4/2019).

Dia mengaku heran kenapa laporan keuangan tersebut dipermasalahkan. Apalagi laporan keuangan Garuda sudah diaduit akuntan independen yang dapat dipercaya.

"Itu yang saya nggak ngerti kenapa dipermasalahkan, karena secara audit sudah keluar dan itu kan pakai auditor akuntan publik yang independen dan sudah dikenal," ujar Sri.

Sebelumnya diberitakan, perolehan laba bersih Garuda di 2018 kedapatan berasal dari piutang yang dimasukkan ke pos pendapatan.

Hal itu menjadi ramai ketika ada kabar dua komisaris menolak menandatangani laporan keuangan tersebut.

Piutang itu berasal dari kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi untuk pemasangan layanan konektivitas (on board WiFi) dan hiburan pesawat.

• Ini 8 Dampak dari Mahalnya Tiket Pesawat dan Kebijakan Bagasi Berbayar, Bahayakan Sektor Pariwisata!

Nilai kontrak yang ditandatangani Desember 2018 itu mencapai 239,94 juta dolar AS.

Dengan akal-akalan, laporan keuangan itu, alhasil pada 2018 GIAA mencatatkan laba bersih setara Rp 11,33 miliar.

Menanggapi isu yang berkembang terkait 'kejanggalan' laporan keuangan 2018 PT Garunda Indonesia (Persero) Tbk, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memanggil Garuda Indonesia.

Tujuannya untuk memberi klarifikasi dan penjelasan atas laporan keuangan tersebut. Apalagi, perusahaan berstatus perusahaan publik alias terbuka.

"Mendorong pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk memanggil PT Garuda Indonesia guna memberikan klarifikasi dan penjelasan terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh PT Garuda Indonesia sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Ini mengingat Garuda Indonesia merupakan perusahaan publik yang harus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/4/2019).

Bamsoet juga meminta perseroan melakukan perbaikan kinerja. Sebab, persaingan bisnis semakin ketat.

"Mendorong PT Garuda Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki sistem yang ada di tengah persaingan yang ketat, agar PT Garuda Indonesia tidak mengalami kerugian dalam menjalani usahanya," ujarnya.

Laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun lalu ditolak oleh dua komisarisnya yakni Chairal Tanjung, dan Dony Oskaria. Chairal Tanjung merupakan perwakilan dari PT Trans Airway,s dan Dony wakil dari Finegold Resources Ltd yang menguasai 28,08 persen saham GIAA.

Penolakan keduanya didasarkan atas Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Konektiivitas Dalam Penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia tanggal 31 Oktober 2018 lalu beserta perubahannya.

Dari perjanjian tersebut, pendapatan GIAA dari Mahata sebesar 239,94 juta dolar AS yang sebesar 28 juta dolar AS yang didapatkan dari bagi hasil yang didapatkan PT Sriwijaya Air seharusnya tidak dapat diakui dalam tahun buku 2018.

“Tadi tidak dibacakan surat keberatan kami karena tadi pimpinan rapat menyatakan cukup dengan dinyatakan dan sudah dilampirkan di Annual Report (2018),” ujar Chairal Tanjung, Komisaris GIAA di Jakarta.

(tribun network/ kompas.com)