Sempat Saling Boikot, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN Berdamai dengan DPRD Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Perseteruan antara DPRD Bandar Lampung dengan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, berakhir damai.

Ini terlihat dari kehadiran Wali Kota Bandar Lampung Herman HN pada rapat paripurna penyampaian LKPJ Wali Kota Bandar Lampung tahun 2018, Jumat (3/5/2019). 

Sebelumnya, rapat paripurna dengan agenda penyampaikan LKPJ Wali Kota Bandar Lampung tahun 2018 sempat tertunda beberapa hari.

Ini dikarenakan adanya perseteruan DPRD dan Wali Kota Bandar Lampung.

Bahkan DPRD dan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN sempat saling boikot untuk tidak menghadiri paripurna.

Perseteruan DPRD dan Herman HN berakhir, setelah beberapa pimpinan anggota DPRD dan wakil rakyat datang menghadap Wali Kota Herman HN, Kamis (2/5/2019). 

Acara pertemuan itu dilanjutkan makan bersama dan nyanyi di kantor Pemkot Bandar Lampung. 

Pada rapat paripurna penyampaian LKPJ Wali Kota Bandar Lampung 2018, terilhat APBD Kota Bandar Lampung tahun 2018 mencapai sekitar Rp 2,593 triliun.

• Ditanya Alasan Mengapa Tak Hadir Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Wali Kota, Ini Jawaban Herman HN

• Presiden Jokowi Terlihat Menunduk Tutup Pintu dan Lewat di Belakang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

• Ruang Ganti Atlet Disulap Jadi Tempat Pelayanan SKCK Polres Lampung Selatan

Jumlah itu terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan pendapataan daerah.

Dari jumlah tersebut yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp 2,162 triliun, atau sekitar 83 persen.

Untuk belanja daerah kata Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 2,616 triliun dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2,916 triliun atau sekitar 83 persen.

Rinciannya belanja tidak langsung sebesar Rp. 916, 343 miliar dari dari anggaran sebesar Rp 1, 027 triliun, dan belanja langsung sebesar Rp 1, 273 triliun dari anggaran sebesar Rp 1, 589 triliun.

Herman HN menjelaskan, untuk pembiayaan daerah, dan penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp 90, 875 miliar dan terealisasi sebesar Rp 85, 741 miliar atau 94 persen.

Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 68 miliar terealisasi sebesar Rp. 48, 832 miliar atau sekitar 71 persen.

"Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan cukup memuaskan," kata dia.

Herman HN menyebut sejumlah prioritas pembangunan kota Bandar Lampung yang menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kebersihan, ekonomi kerakyatan, pemerintahan, serta sosial dan keagamaan.

Herman HN mengakui apa yang dilaksanakan selama tahun 2018 belum dapat memenuhi harapan semua pihak, serta belum dapat mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat, karena tuntutan dan perkembangan yang terus bergerak maju serta keterbatasan kapasitas keuangan daerah.

"Sepanjang penyelenggaraan pembangunan tidak semua kegiatan bisa berjalan sesuai target yang ditetapkan, tetapi hal tersebut justru menjadikan motivasi bagi kami terus meningkatkan prestasi kerja," jelasnya.

• Wali Kota Bandar Lampung Herman HN Meminta Perbaikan Jalan Ryacudu Pakai Batu Hitam

Tak Hadir Paripurna

Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN sempat tak menghadiri rapat paripurna.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN angkat bicara terkait ketidakhadirannya dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban Wali Kota Bandar Lampung tahun 2018 di Gedung DPRD, Selasa (9/4/2019).

Menurut Herman, ia tidak hadir karena rapat tersebut tidak jelas.

"Ada ya tadi paripurna. Silahkan aja, kita ini ingin menjadi pemimpin yang baik, memikirkan rakyat, kemakmuran rakyat. Kalau mikir-mikirin pribadi apa urusannya," ujar Herman HN kepada awak media seusai menghadiri kegiatan Porcam di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Selasa (9/4/2019).

"Saya siang malam, pagi sore ngurus rakyat, mereka seenak-enaknya aja, marah saya," ujar Herman HN.

Orang nomor satu di kota Tapis Berseri ini siap hadir paripurna, namun ia meminta legislatif untuk lebih dahulu berfikir sehat.

Sebelumnya pada Selasa (9/4/2019) siang DPRD Kota menggelar rapat paripurna pertanggungjawaban Wali Kota Bandar Lampung tahun 2018.

Namun meskipun anggota DPRD yang hadir sudah memenuhi kourum, rapat batal digelar karena wali kota tidak datang.

Lebih anehnya, rapat yang sudah dihadiri unsur muspida tingkat Kota Bandar Lampung tersebut juga tidak dihadiri para pejabat pemkot mulai dari eselon II sampai eselon III dan IV.

• Pesan Herman HN untuk 3 Bank Milik Pemkot Bandar Lampung

Padahal dalam setiap rapat paripurna sebelumnya jika Wali Kota Bandar Lampung berhalangan hadir, pihak eksekutif biasanya diwakili Sekretaris Kota Bandar Lampung dan dihadiri para pejabat eselon II sampai eselon III dan IV.

Akibatnya Rapat LPJ yang dipimpin Ketua DPRD Wiyadi tersebut ditutup, setelah sebelumnya sejumlah anggota DPRD melakukan interupsi, setelah dibuka.

Sejumlah anggota DPRD itu diantaranya dari Fraksi Gerindra Jauhari dan Yuhadi dari Golkar.

Kedua anggota DPRD tersebut meminta pimpinan rapat menunda rapat, karena wali kota tidak hadir.

“Ini rapat paripurna soal LPJ wali kota, pimpinan sebaiknya paripurna ini diskors 30 menit sambil menunggu wali kota hadir,” kata Jauhari.

Sedangkan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Yuhadi menilai ketidakhadiran pihak eksekutif dalam rapat paripurna merupakan tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif, karena tidak satupun pejabat hadir.

“Pimpinan kalau wali kota tidak hadir, tentunya ada pejabat yang bisa mewakili, wakil atau sekda, tapi ini tidak ada. Tentunya ketidakhadiran mereka ini sudah terstruktur sistematis dan masif,” kata dia. 

Seusai paripurna Wiyadi mengatakan, agenda paripuran merupakan penyampaian LKPJ wali Kota Bandar Lampung, dan anggota DPRD yang hadir sudah kourum.

“Agendanya penyampaikan LKPJ kepala daerah, karena yang menyampaikan tidak datang, berarti paripurna tidak bisa dilaksanakan, sehingga kita tutup, kita tunda sampai kita rapat bamus, baru jadwal ulang lagi,” jelasnya.

• Ada Waktu Rawan Selama Ramadan, Petugas Lapas Kota Agung Tanggamus Dilengkapi Senjata Api

• Video Viral Pilot Lion Air Pukuli Karyawan Hotel, Manajemen Maskapai Beri Respons

• Ruang Kerjanya Ludes Dilalap Api, Hanya Ini Benda Milik Kapolres Lampung Selatan yang Selamat

Saat ditanya terkait ketidakhadiran pihak eksekutif karena buntut dari paripurna yang digelar DPRD pada 1 April kemarin, Wiyadi tidak ingin menjawab.

“Kalau itu silahkan tanya pihak eksekutif saja, mungkin wali kota sedang sibuk,” jelasnya. (Tribunlampung.co.id/Romi Rinando)

YUK SUBSCRIBE CHANNEL YOUTUBE Tribun Lampung News Video di bawah ini.

FOLLOW INSTAGRAM Tribunlampung.co.id di bawah ini.

FOLLOW TWITTER Tribunlampung.co.id di bawah ini.

FOLLOW FANS PAGE FACEBOOK Tribunlampung.co.id di bawah ini.