Pengusaha Sibron Azis Ungkap Alasannya Beri Uang di Kasus Suap Proyek Mesuji: Saya Takut . . .

Pengusaha Sibron Azis Ungkap Alasannya Beri Uang di Kasus Suap Proyek Mesuji: Saya Takut . . .

tribun lampung / hanif
Terdakwa Sibron Azis dan Kardinal pun memberi keterangan di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Negeri Tanjungkarang, Kamis 9 Mei 2019. 

Pengusaha Sibron Azis Ungkap Alasannya Beri Uang di Kasus Suap Proyek Mesuji: Saya Takut . . .

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Setelah mengkonfrontir dua saksi, sidang kasus suap fee proyek infrastruktur Mesuji langsung dilanjutkan dengan keterangan terdakwa.

Terdakwa Sibron Azis dan Kardinal pun memberi keterangan di hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Negeri Tanjungkarang, Kamis 9 Mei 2019.

Sibron pun mengakui jika setiap ada proyek ataupun kebijakan lainnya meminta persetujuan kepadanya.

Tak hanya itu, Sibron pun mengaku menuruti fee proyek lantaran takut kontraknya dihentikan.

"Saya takut kontrak berhenti, karena berpengaruh dengan kontrak jadi ya kasih sajalah," ungkapnya.

Sibron pun mengakui jika pemberian fee proyek dilakukan tiga kali.

"Ya Rp 200 juta, Rp 100 juta, dan terakhir 1,28 miliar," beber Sibron.

Untuk pengeluaran uang Rp 200 juta, Sibron mengaku tidak tahu peruntukannya hanya saja tahu jika itu bagian komitmen fee.

"Yang Rp 100 juta, saudara Kardnial telpon saya bahwa ada komitmen jika Wawan minta uang lagi untuk bupati naik haji, maka saya bilang keluarkan," tandasnya.

Sementara itu, Kardinal mengaku jika uang Rp 200 juta dan Rp 100 juta yang diminta oleh Wawan Suhendra akan dipotong dari komitemen fee.

"Jadi disampaikan oleh Wawan uang tersebut motong fee," ucap Kardinal.

Untuk uang Rp 1,28 miliar, Kardinal mengakui ingin melunasi komitmen fee.

"Ya mau lunasi, nemuin Wawan tapi Wawan gak mau, dan disuruh nemuin Taufik saja langsung," ucap Kardinal.

Kardinal pun mengaku selain uang yang disetorkan ke Wawan Suhendar masih ada aliran yang mengalir masuk ke petugas lelang.

"Ada untuk PPTK Lutfi Rp 15 juta, Fitra ngurus berkas PUPR Rp 22 juta, Mita oranv orang rumah dinas 1 juta, Novel PPTK Rp 5 juta, dan Kabid Rp 6 juta," jelas Kardinal.

Saat ditanya tujuan pemberian oleh JPU, Kardinal pun dengan spontan menjawab bahwa orang tersebut meminta jatah.

"Karena mereka minta kalau gak memberi gak lancar, setelah menberi proyek lancar," tandasnya.

Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang kembali menggelar sidang lanjutan fee proyek infrastruktur Kabupaten Mesuji, Kamis 9 Mei 2019.

Persidangan dengan terdakwa Sibron Azis dan Kardinal diagendakan mengkonfrontir dua saksi.

Kedua saksi yang dikonfrontir yakni Kepala Dinas PUPR Mesuji Najmul Fikri dengan tersangka Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Mesuji.

"Hari ini kita konfrontir dua saksi Wawan Sehendra dan Najmul Fikri, karena kedua keterengan dianggap kontradiktif," seru Majelis Hakim Ketua Novian Saputra saat membuka persidangan.

Dalam sidang lanjutan fee proyek infrastruktur Kabupaten Mesuji, Kamis 9 Mei 2019, Mejelis Hakim berulang kali menegur saksi Kepala Dinas PUPR Mesuji Najmul Fikri.

Majelis Hakim menegurnya lantaran tidak langsung menjawab pertanyaan JPU KPK pada persidangan terdakwa Sibron Azis dan Kardinal.

Pada persidangan kali ini diagendakan dengan mengkonfrontir dua saksi yakni Kepala Dinas PUPR Mesuji Najmul Fikri dengan tersangka Wawan Suhendra selaku Sekertaris Dinas PUPR Mesuji.

"Kami ingin menanyakan kembali kepada Saksi Wawan Suhendra, proses sampai lelang sampai mengerjakan proyek PUPR itu bagaimana?" tanya JPU KPK Wawan Yunarwanto.

 Pedagang Bakso Bawa Uang Suap Fee Proyek Mesuji Sebesar Rp 1,28 Miliar

"Sebelum naik ke pak bupati ada base dari pak bupati sendiri, kemudian kami buat drafnya lalu kami naikkan lagi ke pak bupati," jawab Wawan.

Wawan Suhendra menegaskan dalam list yang diberikan bupati tertuang nama pemenang proyek dan list tersebut diketahui oleh Najmul Fikri selaku Kadis PUPR.

"Sebentar-sebentar, jelaskan list ini pakai nama rekanan atau perusahaan?" tanya Majelis Hakim Novian Saputra menyela.

"Personal, tapi saya lupa (nama-namanya), saking banyaknya, ada Taufik Hidayat, dan pak Sibron (belakangan oleh Wawan keterangan list nama Sibron dicabut dan diakui jika list bertuliskan nama Kardinal)," jelas Wawan menjawab pertanyaan hakim.

Untuk mempertegas, JPU Wawan kembali menanyakan soal 18 nama list apakah nama tersebut sudah ditentukan.

"Betul sudah ada namanya, dan itu sudah ada kertas dari pak bupati dulu, lalu kami buat lagi kami ajukan lagi untuk verifikasi," tegas Wawan.

Wawan menyatakan bahwa Najmul selaku Kadis PUPR mengetahui list nama ini lantaran ia dan Najmul terus berdua.

"Baik kepada saksi Najmul, kemarin keterangan bapak menyampaikan bahwa tidak tahu adanya ploting rekanan yang ditunjuk langsung bupati, bagaimana tanggapannya?" tanya JPU.

"Memang kami sering berduaan, tapi ijin apakahhh...," sebut Najmul.

Namun belum selesai berbicara tiba-tiba Majelis Hakim Ketua Novian Saputra menyela.

"Gak usah ijin langsung terangkan sebenarnya langsung saja. Keterangan saudara akan kami catat," tegas Novian.

"Ya yang mulia, saya lanjutkan apakah setiap request (dari bupati) langsung disampaikan, kalau Wawan menyatakan berdua (memang) sering tapi tidak selalu karena request tidak selalu ke saya, pak bupati bisa langsung ke pak Wawan atau ke lainnya, atau stafnya itu biasanya di Mesuji," kilah Najmul.

"Jika pernyataan list proyek memang ada untuk peruntukan ekspose, terkait sebelum lelang dan berkenaan nama perusahan atau nama orang saya tidak mengetahui," imbuh Najmul.

JPU Wawan melempar ke Wawan Suhendra terkait pernyataan Najmul.

Wawan menegaskan tetap pada keterangannya yang sudah disampaikan.

"Tetap pada keterangan saya, karena Kadis tau, nama orang yang dapat ploating," tegas Wawan.

(tribunlampung.co.id / hanif)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved