Tribun Bandar Lampung

Disnaker Bandar Lampung Buka Posko Pengaduan THR 23 Mei-13 Juni

Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 mulai Kamis (23/5/2019).

Disnaker Bandar Lampung Buka Posko Pengaduan THR 23 Mei-13 Juni
Tribun Lampung/Dodi R Kurniawan
Ilustrasi Tunjangan Hari Raya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 mulai Kamis (23/5/2019). Posko tersebut akan aktif sampai setelah Lebaran, tepatnya 13 Juni mendatang.

"Kami akan buka Posko THR di lantai 2 (Gedung) Mal Pelayanan Publik (Bandar Lampung) mulai 23 Mei sampai 13 Juni," kata Kepala Disnaker Bandar Lampung Wan Abdurrahman, Selasa (21/5/2019).

Disnaker Bandar Lampung telah menyiapkan blangko pengaduan THR tersebut. Adapun waktu buka Posko Pengaduan THR akan menyesuaikan jam kerja pada bulan Ramadan ini, yaitu mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

"Untuk (surat) edarannya, lagi naik ke (meja) Pak Wali Kota (Herman HN). Kemudian, ada pembentukan tim monitoring (untuk memantau) pelaksanaan dari edaran THR tersebut," kata Wan.

Secara teknis, kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bandar Lampung menjadi penanggung jawab posko ini. Selain itu, mediator fungsional sebanyak tiga orang akan mendampingi penanggung jawab.

"Saya juga sudah suruh (staf) bikin banner Posko Pengaduan THR. Nanti ada kontak personal, termasuk ada blangko pengaduan yang isinya mulai dari identitas pengadu sampai alamat perusahaan. Supaya jelas," jelas Wan.

Tim Posko Pengaduan THR akan menerima pengaduan, misalnya, buruh yang sampai batas waktunya belum menerima THR dari perusahaannya.

"Itu kami terima. Nanti kami kirim laporannya ke pengawas (disnaker) provinsi, karena yang berhak memberikan sanksi adalah pengawas provinsi," ujar Wan.

Pihaknya mengingatkan perusahaan-perusahaan bahwa waktu pencairan THR kepada para pekerja paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.

"Tapi kalau bisa, sebaiknya mulai 15 hari (sebelum Lebaran)," kata Wan. "Tahun lalu (Lebaran 2018), ada laporan. Tapi langsung selesai begitu pengawas menegur," imbuhnya.

Wan menambahkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberi THR kepada pekerja mulai dari administratif sampai denda.

"Ketentuan sanksi tersebut ada dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016," tandasnya. (Tribunlampung.co.id/Eka Ahmad Sholichin)

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved