Dana Rp 379 Ribu Pembuatan Prona di Kampung Kibang Sudah Kesepakatan Bersama

Ropdi, kepala kampung Kibang Pacing, Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang mengatakan dana pengurusan sertifikat Prona sekitar Rp 379 ribu

Dana Rp 379 Ribu Pembuatan Prona di Kampung Kibang Sudah Kesepakatan Bersama
istimewa
Warga kampung Kibang Pacing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang dalam pengurusan Prona di balai Kampung Kecamatan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ropdi, kepala kampung Kibang Pacing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang mengatakan dana pengurusan sertifikat Prona di wilayahnya, merupakan kesepakatan dari aparatur kampung, dengan masyarakat bersama Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

"Dana pengurusan sertifikat prona sekitar Rp 379 ribu,  sudah kesepakatan aparatur Kampung dan masyarakat serta Ketua BPK, mengacu panitia pokmas yang ada di lapangan. Jadi bukan saya yang pungut dana," tegas Ropdi kepada tribun melaui rilisnya Minggu (2/6/2019).

Dia menjelaskan berdasarkan peraturan Kampung  nomor 6 tahun 2013, atas kesepakatan 22 Kampung, tokoh Kampung, BPK, serta tokoh agama tokoh pemuda, dan LPMK memutuskan jual beli jual beli tanah bias dipungut dana sebesar 5 sampai 7 persen.

Tahun Ini, BPN Tanggamus Siapkan 7.500 Sertifikat Prona

Polres Way Kanan OTT Pungli Prona

OTT 3 Terduga Pungli Prona, Warga Kena Tarif saat Ambil Sertifikat Tanah

Peryataan Ropdi ini disampaikan untuk menjawab tudingan warga yang menyebutnya telah melakukan pungutan liar dalam pengurusan prona di Kampung Kibang Pacing.

Ropdi mengatakan, memiliki bukti tanda tangan berita acara saat mengurus prona, dan masyarakat dikampungnya siap bersaksi jika nanti kedepan ada pihak-pihak yang keberataan dengan hal tersebut.

"Ada 200 orang tanda tangan terlampir terkait kesepakatan dan pada pembuatan sertifikat ini ada berita acara disetujui ketua BPK dan kepala kampung," tukasnya.

Jono perwakilan masyarakat kampung sekaligus Kadus Tiga kampung kibang pacing, mengatakan, pungutan dana dalam pembuatan seretifikat sudah berdasarkan kesepakatan bersama, baik tokoh-tokoh masyarakat. “Kalau ada pungutan itu sesuai kesepakatan bersama, jadi tidak dipaksakan,” tukasnya,” pungkasnya. (*).

Penulis: Romi Rinando
Editor: muhammadazhim
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved