Tribun Bandar Lampung

Gubernur Nyatakan Defisit APBD Lampung Rp 1,7 Triliun, Legislator Partai Demokrat Sebut Hoaks!

Wakil Ketua DPRD Lampung dari fraksi Demokrat Imer Darius menanggapi pernyataan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menyebut APBD Lampung defisit.

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Wakil Ketua DPRD Lampung dari fraksi Demokrat Imer Darius menanggapi pernyataan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menyebut APBD Lampung defisit Rp 1,7 Triliun.

"Pernyataan Gubernur terpilih yang disampaikan saat pertama kali sambutan di Mahan Agung kemarin, bahwa kondisi keuangan Pemprov Lampung defisit Rp 1,7 T adalah HOAKS pertama yang disampaikan oleh gubernur terpilih. DPRD Provinsi Lampung tidak pernah mengesahkan APBD defisit Rp 1,7 T. Hasil audit laporan keuangan Pemprov Lampung pada LHP BPK 2020 atas laporan keuangan APBD 2019, juga tidak ada yang menyatakan bahwa kita defisit Rp 1,7 T," kata Imer.

Karena itu Imer mempertanyakan data defisit tersebut.

"Sehingga atas dasar apa kesimpulan itu dibuat. Pinjaman SMI adalah salah satu cara yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk membantu membiayai pembangunan daerah yang diatur oleh peraturan pemerintah dan kementrian secara teknhis. Pinjaman SMI dilakukan untuk menutupi kebutuhan biaya yang harus disediakan Pemprov dalam membiayai Pilkada 2018 yang hampir Rp 500 M," ujarnya.

Mengejutkan Kondisi Keuangan Pemprov Lampung, Arinal Beberkan Anggaran Defisit Rp 1,7 Triliun

Karena itu, Iner menegaskan, pinjaman SMI bukan barang haram yang masuk ke APBD dan juga bukan beban passiv APBD.

Sebab, itu dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang anggarannya tidak memadai.

"Sementara itu yang berkaitan dengan kurang bayar bagi hasil kepada kabupaten/kota sebesar Rp 750 M, adalah sisa warisan kurang bayar pemerintah daerah periode sebelum 2014. Perlu diketahui bahwa selama periode 2014-2019, DPRD dan Pemprov Lampung tidak pernah mengurangi anggaran bagi hasil kepada kabupaten/kota, bahkan dari pagu total hutang bagi hasil kepada kabupaten/kota sebelum 2014 sudah berkurang," jelasnya.

Target penerimaan daerah, kata Imer, yang berpotensi tidak masuk hanyalah penerimaan pelepasan asset tanah Way Dadi.

"Itu pun karena pemprov tidak tegas dalam menjalankan eksekusi pelepasannya. Jadi saya kira sebaiknya pahami dulu kondisi dan situasi keuangan daerah secara teliti dan cermat sebelum mengambil kesimpulan. Apalagi Gubernur Arinal yang pernah menjabat sebagai Asisten Sekda dan Sekda, juga merupakan bagian dan Ketua Tim Anggaran Pemprov Lampun dari 2012-2014 dan 2014-2017. Sehingga beliau seharusnya tahu kondisi dan situasi keuangan Pemprov Lampung. Kalaupun hari ini ada evaluasi dan koreksi, itu juga merupakan bagian dari upaya perbaikan dari apa yang telah beliau lakukan sebagai pejabat di lingkungan pemprov sebelumnya dalam menjalankan pemerintahan," pungkasnya.

(tribunlampung.co.id/beni yulianto)

Penulis: Beni Yulianto
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved