Gubernur Lampung Dilantik
Mengejutkan Kondisi Keuangan Pemprov Lampung, Arinal Beberkan Anggaran Defisit Rp 1,7 Triliun
Mengejutkan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membeberkan kondisi keuangan terkini Pemprov Lampung.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mengejutkan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membeberkan kondisi keuangan terkini Pemprov Lampung.
Bertempat di Rumah Dinas Mahan Agung, terungkap keuangan daerah saat ini defisit mencapai Rp 1,7 triliun.
“Defisit (keuangan pemprov) berapa jumlahnya? Pak Taufik (Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi Lampung Taufik Hidayat) tahu berapa jumlahnya,” kata Arinal bertanya kepada Taufik di sela-sela menyampaikan sambutan saat acara penyambutan gubernur baru di Mahan Agung.
Taufik lalu menjelaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung yang mencapai Rp 1,7 triliun berasal dari beberapa pos.
Antara lain dari utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 600 miliar.
Kemudian dari utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemkab/pemkot di Lampung Rp 750 miliar.
Serta target pendapatan dari pembebasan aset lahan Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung, Rp 350 miliar.
Arinal membenarkan rincian defisit APBD Lampung tersebut.
“Bisa Rp 700 miliar lebih (dari utang DBH). Tapi penyebab defisit bukan itu saja. Ada dari PT SMI (utang kepada PT SMI), dari Way Dadi (target pendapatan dari pembebasan lahan Way Dadi),” paparnya.
• Reaksi Keras Gubernur Lampung Arinal soal Mutasi Ilegal Ridho Ficardo
Atas kondisi APBD Lampung yang defisit, Arinal meminta pengertian masyarakat.
Ia menyatakan pembangunan daerah kemungkinan besar tidak berjalan maksimal karena kondisi defisit keuangan itu.
Meskipun demikian, Arinal bersama Wakil Gubernur Chusnunia Chalim berjanji mencari solusi terbaik.
Nunik, sapaan akrab Chusnunia, menyatakan pemprov akan mengambil beberapa langkah guna mengatasi defisit keuangan daerah.
“Pertama, cek dulu berapa jumlahnya. Lalu, prinsipnya efisiensi. Sebab, mungkin juga program yang lama itu bagus. Tapi, kami (Arinal-Nunik) yang baru dilantik ini memiliki visi misi yang harus disegerakan (untuk diwujudkan), sekaligus menangani defisit anggaran. Jumlahnya Rp 1 triliunan, bisa lebih. Dari (utang) PT SMI, DBH, (lahan) Way Dadi," jelasnya.
Nunik menyatakan tidak semua persoalan defisit keuangan daerah bisa selesai dalam waktu singkat.