Gubernur Lampung Dilantik
Mengejutkan Kondisi Keuangan Pemprov Lampung, Arinal Beberkan Anggaran Defisit Rp 1,7 Triliun
Mengejutkan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membeberkan kondisi keuangan terkini Pemprov Lampung.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mengejutkan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membeberkan kondisi keuangan terkini Pemprov Lampung.
Bertempat di Rumah Dinas Mahan Agung, terungkap keuangan daerah saat ini defisit mencapai Rp 1,7 triliun.
“Defisit (keuangan pemprov) berapa jumlahnya? Pak Taufik (Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi Lampung Taufik Hidayat) tahu berapa jumlahnya,” kata Arinal bertanya kepada Taufik di sela-sela menyampaikan sambutan saat acara penyambutan gubernur baru di Mahan Agung.
Taufik lalu menjelaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung yang mencapai Rp 1,7 triliun berasal dari beberapa pos.
Antara lain dari utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 600 miliar.
Kemudian dari utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemkab/pemkot di Lampung Rp 750 miliar.
Serta target pendapatan dari pembebasan aset lahan Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung, Rp 350 miliar.
Arinal membenarkan rincian defisit APBD Lampung tersebut.
“Bisa Rp 700 miliar lebih (dari utang DBH). Tapi penyebab defisit bukan itu saja. Ada dari PT SMI (utang kepada PT SMI), dari Way Dadi (target pendapatan dari pembebasan lahan Way Dadi),” paparnya.
• Reaksi Keras Gubernur Lampung Arinal soal Mutasi Ilegal Ridho Ficardo
Atas kondisi APBD Lampung yang defisit, Arinal meminta pengertian masyarakat.
Ia menyatakan pembangunan daerah kemungkinan besar tidak berjalan maksimal karena kondisi defisit keuangan itu.
Meskipun demikian, Arinal bersama Wakil Gubernur Chusnunia Chalim berjanji mencari solusi terbaik.
Nunik, sapaan akrab Chusnunia, menyatakan pemprov akan mengambil beberapa langkah guna mengatasi defisit keuangan daerah.
“Pertama, cek dulu berapa jumlahnya. Lalu, prinsipnya efisiensi. Sebab, mungkin juga program yang lama itu bagus. Tapi, kami (Arinal-Nunik) yang baru dilantik ini memiliki visi misi yang harus disegerakan (untuk diwujudkan), sekaligus menangani defisit anggaran. Jumlahnya Rp 1 triliunan, bisa lebih. Dari (utang) PT SMI, DBH, (lahan) Way Dadi," jelasnya.
Nunik menyatakan tidak semua persoalan defisit keuangan daerah bisa selesai dalam waktu singkat.
Pemprov, terang dia, akan menetapkan prioritas serta melakukan efisiensi.
“Kayak mencet balon. Tetap ada kebijakan efisiensi jangka pendek. Untuk jangka panjang, tadi disampaikan Pak Gubernur, melalui BUMD (pembentukan Badan Usaha Milik Daerah) dan menarik anggaran dari (pemerintah) pusat," paparnya.
• Arinal Sebut Pemprov Lampung Defisit Rp 1,7 Triliun, Nunik: Kayak Mencet Balon
Jangan Tahan DBH
Mengenai utang DBH kepada pemkab/pemkot di Lampung, Gubernur Arinal menyatakan pemprov segera mencicil.
“Ini yang akan saya cicil, DBH Rp 750 miliar. Saya bilang tadi, kok nggak dari dulu nagihnya? Coba dari dulu ditagih,” kata Arinal.
Nunik kemudian menyahut dengan menyatakan pemkab/pemkot sebenarnya sudah melakukan penagihan.
“Sudah nagih, Bang (Arinal),” ujar Nunik yang sebelumnya menjabat Bupati Lampung Timur. “Oh iya, ini dia bupatinya,” seloroh Arinal.
Arinal memastikan pemprov akan mencari formula untuk membayar DBH senilai Rp 750 miliar yang masih terutang kepada pemkab/pemkot.
Ia berencana mengundang para bupati/wali kota se-Lampung untuk membicarakan hal tersebut pada pekan depan.
“Saya akan berusaha mencicil. Saya akan ke kementerian, bagaimana solusinya," kata Arinal. "Saya bilang tadi, kita ketemu minggu depan. Kita akan bahas dengan bupati dan wali kota, pencicilannya per bulan kah atau bagaimana. Saya sempat berpikir apa kita ambil (utang di) bank. Saking saya nggak mau merugikan kabupaten/kota,” jelas Arinal.
Ke depan, Arinal menyatakan pemprov akan membayar DBH kepada pemkab/pemkot setiap tahun.
Ia memastikan pemprov tidak akan menahan DBH yang menjadi hak kabupaten/kota.
“Ketika menjelang pensiun (sebagai aparatur sipil negara dengan jabatan terakhir sekretaris provinsi), saya disurati BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan). (Isinya) pemprov dalam hal penyelesaian DBH, tidak boleh ditahan. Tidak boleh 'bermalam' di rekening kas daerah. Artinya, segera disalurkan, karena di sana (kabupaten/kota) menanti itu. Untuk sekarang, itu yang ada di pikiran saya,” terang Arinal saat konferensi pers di Mahan Agung setelah acara penyambutan.
Menurut Arinal, kalaupun ia sedang tidak ada di Lampung, maka Wakil Gubernur Chusnunia bisa mewakili untuk membayarkan DBH setiap tahun.
“Ini catatan untuk Mbak Nunik (Chusnunia). Kalau saya tidak di tempat, (sementara dana untuk DBH) sudah ada, salurkan. Jadi, tidak ada utang,” ujar Arinal.
• VIDEO Nuansa Kuning Sambut Arinal-Nunik di Mahan Agung
Lelang Sekprov
Gubernur Arinal mengungkap akan ada lelang ulang jabatan Sekretaris Provinsi Lampung. Saat ini, posisi sekprov dijabat oleh Taufik Hidayat sebagai pelaksana tugas.
“Ini dari dulu saya canangkan. Pemprov adalah pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi, saya akan eksekusi keputusan Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” kata Arinal menyikapi putusan Mendagri Tjahjo Kumolo yang membatalkan sebagian mutasi terakhir era Gubernur M Ridho Ficardo.
Arinal mengaku sangat memahami situasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Lampung karena pernah menjabat sekprov selama dua periode gubernur.
“Saya hafal teman-teman (ASN). Karenanya, sabar, akan saya tata kembali. Saya dapat masukan dari KASN (Komisi ASN), birokrat di Lampung kurang baik. Di bawah 10, buruk. Eselon III bisa jadi Eselon II tanpa ada seleksi,” sebut Arinal. “Jadi mohon maaf teman-teman ASN, tidak boleh naik seenaknya. Kita akan lakukan seleksi positif, terbuka, termasuk (posisi) sekprov. Nanti lelang ulang,” imbuhnya.
Lelang jabatan sekprov, menurut Arinal, akan terbuka untuk semua ASN yang memenuhi syarat.
“Sekprov itu eselon I, nanti (lelang) terbuka. Saya tidak mau dengar ASN tidak boleh ikut lelang jabatan. Saya pernah jadi ASN tertinggi (sekprov). Karenanya kita akan lakukan seleksi ulang, karena ada proses open bidding yang tidak sehat,” katanya.
Lelang jabatan sekprov sebelumnya terlaksana pada Oktober 2019 pada era Gubernur Ridho.
Hasilnya, panitia seleksi mengerucutkan tiga calon sekprov definitif.
Masing-masing Hamartoni Ahadis (Penjabat Sekprov), Dewi Budi Utami (Kepala Badan Kepegawai Daerah), dan Syaiful Dermawan (Inspektur pada Inspektorat Lampung).
Namun hingga kini, Kemendagri belum menetapkan satu nama se.kprov definitif.
• Sambutan Pertama Arinal Sebagai Gubernur Lampung: Saya Bangga, Sedih dan Haru
Disambut Adat Lampung
Kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim disambut mulai dari Bandara Radin Inten II, Natar, Lampung Selatan.
Turun dari pesawat Garuda Indonesia sekitar pukul 13.30 WIB, keduanya disambut prosesi adat Marga Buku Jadi yang tergabung dalam Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL).
Arinal-Nunik yang memakai Pakaian Dinas Upacara Besar turun dari pesawat, lalu memasuki area penyambutan diiringi instrumen musik Lampung dari alat musik Talo Balak atau biasa disebut Kulintang Lampung.
Acara penyambutan dimulai dengan suguhan seni bela diri pencak silat Lampung.
Dilanjutkan prosesi pemakaian peci khas Lampung oleh penyimbang adat Lampung kepada Arinal dan suami Nunik, Erry Ayudhiansyah.
Berikutnya, pengalungan kain tapis Lampung oleh Muli Mekhanai, disambung pemberian buket bunga kepada istri Arinal, Riana Sari.
Saat berjalan di atas karpet merah, Arinal-Nunik disambut prosesi berbalas pantun menggunakan bahasa Lampung.
Keduanya lalu memasuki ruang VIP bandara, kemudian berdialog dengan MPAL Lampung Selatan terkait langkah untuk memajukan budaya Lampung.
Dalam penyambutan di bandara itu, hadir beberapa pejabat. Di antaranya Plt Sekprov Lampung Taufik Hidayat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Irwan Sihar Marpaung, dan Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Minhairin.
Kemudian Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Fahrizal Darminto, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Theresia Sormin, serta Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Hannibal.
Tampak pula Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan yang juga ketua Masyarakat Lampung Perantauan, Staf Ahli Kapolri Bidang Politik yang hadir sebagai tokoh adat Lampung Inspektur Jenderal Ike Edwin, serta Penjabat Bupati Lamsel Nanang Ermanto.
Tak ketinggalan tokoh-tokoh adat. Mulai dari tokoh adat Bhuku Jadi, Way Kanan, Sungkai, Terbanggi, Gunung Sugih, Jabung, Melinting, Sukadana, Sekampung Udik, Hadrah, hingga Pencak Rakot. Termasuk Muasri Gelar Suntan Penyimbang Bumi selaku perwakilan MPAL.
"Saya bangga, saya sedih, saya haru. Saya tidak pernah memerintahkan atau meminta. Tapi ini, atas partisipasi semua, ternyata tidak sulit untuk kita bersatu," kata Arinal dalam sambutannya di bandara.
"Saya janji di depan Ketua MPR (Zulkifli Hasan), insya Allah keadatan kita merupakan bagian dari pembangunan dalam masyarakat," imbuhnya.
• BERITA FOTO - Suasana Penyambutan Arinal-Nunik di Bandara Radin Inten II
Arinal menyatakan akan langsung bekerja mulai Jumat (14/6) hari ini bersama Nunik.
Ia mengaku bersama jajaran sejak jauh hari telah berkonsultasi ke beberapa kementerian. Itu terkait upaya merancang program kerja.
"Sudah tinggal action. Tidak lagi merancang siapa dan apa dan sebagainya," kata Arinal. "Saya siap melaksanakan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Saya minta doanya, karena saya yakin kita bisa. Mak ganta kapan lagi, mak kham sapa lagi (bahasa Lampung: jika bukan sekarang kapan lagi, jika bukan kita siapa lagi)," tutupnya.
Seusai penyambutan di bandara, Arinal-Nunik menuju Rumah Dinas Mahan Agung dengan menaiki mobil Mercedes Benz GLS 400 berpelat BE 1 dan BE 2. Setibanya, Arinal-Nunik juga disambut beberapa rangkaian acara, termasuk penyambutan dengan adat Lampung.
Di antaranya tabuhan talo balak dan pepancur atau pantun. Keduanya juga bersilaturami dan memberi santunan kepada anak-anak yatim piatu.
“Apresiasi kepada tokoh-tokoh adat. Karena tanpa dipaksa, telah memberikan suguhan luar biasa. Ini jadi catatan saya. Lampung punya khas, ciri-ciri, sesuatu yang lebih dibanding masyarakat di daerah lain. Spesifik, adat budaya. Dari sekian suku yang punya bahasa, antara lain Lampung,” ujarnya saat tiba di Mahan Agung.
Ke depan, Arinal berjanji adat dan budaya akan mendapatkan perhatian Pemprov Lampung.
“Insya Allah saya akan mulai bangkitkan tokoh-tokoh adat, karena ini tidak bisa dipisahkan. Harus bersatu dengan masyarakat Lampung. Mudah-mudahan ke depan kita bersatu membangun Lampung,” ucapnya.
Mewakili tokoh adat, Ike Edwin menyatakan dukungan sepenuhnya atas langkah Gubernur Arinal yang akan menekan korupsi.
"Saya kira bagus sekali. APBD dan APBN harus digunakan sebagaimana mestinya agar berguna dengan baik untuk kepentingan masyarakat," katanya.
• Yuk Intip Kondisi Bandara Raden Intan II dalam Menyambut Arinal-Nunik dan Mobil Mercedes Benz-nya!
Optimalkan PAD dan Efektifkan Anggaran
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi perlu mengambil langkah komprehensif untuk mencari akar masalah yang menyebabkan APBD Lampung defisit hingga Rp 1,7 triliun.
Dengan mengetahui akar masalah, maka gubernur baru bisa mencari solusi efektif untuk mengatasi defisit keuangan daerah tersebut.
Demikian pandangan dosen Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Dedy Hermawan, Kamis (13/6/2019).
"Cari akar masalahnya. Apakah salah dari pengelolaan keuangan sebelumnya atau ada hal lain, misalnya penyusunan program yang tidak memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dengan begitu, baru bisa mencari solusi, treatment, dan formula untuk mengatasinya agar tidak sampai menganggu roda pemerintahan dan program-program pembangunan yang sedang berjalan ataupun yang akan berjalan," jelasnya.
Dedy menilai gubernur perlu cepat menentukan langkah tersebut, termasuk mencari solusinya.
Beberapa solusi, menurut dia, misalnya dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), mencari peluang PAD baru, atau melakukan efisiensi anggaran.
"Perlu juga melakukan efisiensi atau rasionalisasi terhadap program-program OPD (organisasi perangkat daerah, dinas atau badan) yang notabene program itu tidak terlalu penting dan perlu bagi masyarakat," terang Dedy. "Kemudian, gubernur harus mampu menempatkan orang-orang yang punya kemampuan dalam hal pengelolaan keuangan daerah," tandasnya.
Eko Budi Sulistio, dosen Ilmu Administrasi Negara Unila lainnya, menilai defisit merupakan hal biasa dalam sistem keuangan negara.
Namun demikian, jelas dia, defisit itu tetap harus sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, dengan jumlah defisit APBD Lampung yang mencapai Rp 1,7 triliun, menjadi tugas berat gubernur baru untuk mencari solusi guna mengatasinya.
“Ini beban berat Gubernur Arinal. Defisit Rp 1,7 triliun bukan nilai kecil untuk ukuran Provinsi Lampung. Gubernur Arinal perlu mengelola dan mengalokasikan keuangan daerah agar lebih efisien dan efektif dalam penggunaannya,” saran Eko.
Ia berpendapat Arinal bersama wakilnya, Chusnunia Chalim, masih memiliki waktu banyak untuk melakukan restrukturisasi anggaran daerah agar dapat menutupi defisit anggaran, setidaknya hingga akhir tahun.
”Ini tugas awal bagi gubernur baru untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran. Kita yakin gubernur baru bisa, dan dia masih punya waktu cukup untuk membenahi. Misalnya, melakukan rasionalisasi anggaran dan mengoptimalkan PAD,” pungkas Eko.
(tribunlampung.co.id/ben/cr4/cr2/byu/rri)