Sidang Kasus Suap Mesuji
BREAKING NEWS - Begini Modus Korupsi Bupati Khamami yang Terungkap dalam Sidang
Modus korupsi tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan suap fee proyek infrastruktur Mesuji di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin, 1 Ju
Penulis: hanif mustafa | Editor: Daniel Tri Hardanto
lihat foto
"Sebagian besar dan sebagian untuk kegiatan lain, selama saya di TAPD," jawab Nawawi.
"Jadi selama ini perjalanan dipotong, makan dipotong, ATK dipotong untuk dikumpulkan dan dijadikan SILPA dan dimasukkan ke PUPR. SILPA itu apa?" tanya jaksa.
"SILPA itu anggaran tidak berjalan," jawab Nawawi.
"Kenyataannya gak berjalan tapi karena dipotong dan tidak dijalankan," kata jaksa.
Hal sama diakui saksi Raden Hanung Nugroho, Kadis Penanaman Modal Satu Pintu Mesuji.
"Dalam BAP bahwa di dalam nota dinas yang diajukan dipotong 25 persen kemudian (uang potongan) dimasukkan ke dalam dana SILPA dan dimasukkan ke PUPR. Benar itu?" tanya jaksa.
"Iya," jawab Raden.
Seusai sidang, jaksa KPK Subari Kurniwan menuturkan, nota dinas yang digadang sebagai kontrol efisiensi anggaran dibelokkan ke SILPA.
"Kalau nota dinas, kami mau melihat pencairan uang kenapa dipotong bervariatif. Bahkan ada yang 20 persen dan lain-lainnya. Tapi banyak saksi mengatakan pemotongan itu menjadi SILPA," jelas Subari.
Selanjutnya, kata Subari, SILPA tersebut diarahkan ke anggaran Dinas PUPR.
• Sidang Bupati Khamami, Staf Dinas PUPR Mesuji Dipaksa Terbitkan Peserta Lelang
• BREAKING NEWS - Daftar Proyek dari Khamami untuk Adik Kandungnya dan Kardinal
"Jadi ada semacam niatan dari Khamami untuk meninggikan anggaran PUPR melalui SILPA dengan pemotongan anggaran yang telah diajukan. Jadi bukan murni untuk efisiensi," katanya.
"Bahkan, sudah ada yang dilaksanakan tapi anggaran malah hanya dicairkan 80 persen. Sedangkan 20 persen ganti sendiri atau kata saksi Lubis ditutupi dengan anggaran nonbujeter tadi," imbuhnya.
Subari pun menjelaskan jika pemotongan 20 persen anggaran administrasi umum (ATK, perjalanan dinas, makan, rapat) itulah yang akan menutupi kegiatan yang telah dipotong oleh Khamami dengan alasan efisiensi dalam nota dinas.
"Sedangkan kita tahu anggaran PUPR nantinya jadi anggaran bajakan yang diambil commitment fee-nya," tandasnya. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
